RRI.CO.ID, Lhokseumawe – Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi mendalam terkait kendala pemulihan pasca bencana di Kota Lhokseumawe. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai target yang ditetapkan.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri, Imran, dalam kunjungannya ke Lhokseumawe baru-baru ini, menegaskan pentingnya penguatan struktur di tingkat lokal. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk segera mengaktifkan kembali atau membentuk Posko Satgas di wilayah masing-masing.

"Keberadaan Posko Satgas sangat krusial untuk memastikan sinkronisasi data penanganan bencana dilakukan secara berkala, mulai dari laporan harian, mingguan, hingga bulanan,"kata Imran.

Dalam evaluasi tersebut, Imran memberikan catatan kritis mengenai progres pemulihan di Serambi Mekkah. Ia mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Aceh tercatat sebagai daerah dengan laju pemulihan paling lambat jika dibandingkan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Pemulihan pasca bencana adalah proses jangka panjang yang tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama untuk mengejar ketertinggalan tersebut.”jelasnya.

Lanjutnya, untuk proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI dijadwalkan akan dimulai pada Juli 2026, Satgas PRR menetapkan target ketat bagi pemerintah daerah. Seluruh proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaporan akhir diharapkan telah rampung sepenuhnya pada akhir Mei 2026.

"Kami berharap Pemerintah Daerah untuk melengkapi data dengan menyertakan bukti dokumentasi yang valid untuk setiap progres pembangunan, karena nantinya seluruh pembangunan akan didampingi dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat.”pungkasnya.