RRI.CO.ID, Langgur – Persoalan hunian masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Data elektronik rumah tidak layak huni mencatat sebanyak 4.862 kepala keluarga di daerah itu masih menempati rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Selain itu, pemerintah daerah mencatat 7.433 kepala keluarga belum memiliki rumah atau mengalami backlog perumahan. Kondisi tersebut mencakup masyarakat yang masih tinggal bersama orang tua atau saudara, maupun menempati rumah kos, kontrakan, rumah dinas, hingga rumah susun.
Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun mengatakan kondisi geografis Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur dasar bidang perumahan. Karena itu, penanganan persoalan hunian membutuhkan program yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
"Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama," kata Thaher saat penyerahan bantuan rumah secara simbolik di Ohoi Ohoirenan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Thaher, hunian yang layak, aman, nyaman, dan sehat merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui perangkat daerah teknis terus berupaya menangani persoalan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkab Maluku Tenggara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan Program Realokasi Rumah Tidak Layak Huni dan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Salah satu pelaksanaannya adalah pembangunan tiga unit rumah baru tipe 36 bagi masyarakat terdampak bencana di Ohoi Ohoirenan.
Thaher menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan perumahan. Dukungan, partisipasi, dan pengawasan masyarakat dibutuhkan agar program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, dan pengawasan dari seluruh masyarakat," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....