RRI.CO.ID, Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, bertempat di Masjid Al Istiqomah, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka kegiatan Pasar murah Bersubsidi dalam rangka menyambut hari Raya Nyepi dan Lebaran 2026, Senin 9 Mare 2026. Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Muhammad Ramli, Ketua MUI H. Muhammad MS., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ignasius Repelita Lega, S.H., para Kepala Perangkat Daerah para Camat dan Lurah.

Walikota Kupang dr. Christian Widodo menegaskan, pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. “Inflasi itu bukan sekadar angka statistik," ujarnya.

"Kita tidak hanya bicara angka inflasi, tapi bicara harga cabai di pasar, harga beras, harga minyak goreng, dan ketersediaan gula di dapur masyarakat. Jadi bicara inflasi itu bicara tentang isi dapur masyarakat kecil,” kata dr. Christian Widodo, Senin 9 Maret 2026.

Menurutnya Tim Pengendali Inflasi Daerah memiliki tanggung jawab moral dalam memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. “TPID ini bukan hanya tim koordinasi buat gagah-gagahan. TPID punya tanggung jawab moral, karena inflasi itu menyangkut ongkos hidup masyarakat kecil. Jadi jangan main-main,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Alfred Lakabela dalam laporannya menjelaskan, pasar murah yang di gelar pihaknya ditempatkan pada 27 titik di seluruh wilayah kota yakni tiga lokasi dengan memastikan ketersediaan bahan pokok dalam jumlah cukup agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga di pasaran.

“Kita tidak boleh lengah, tapi juga jangan panic buying. Jangan karena takut sesuatu terjadi, lalu kita beli beras banyak-banyak, minyak goreng ditimbun. Ambil sesuai kebutuhan saja,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pasar murah kali ini, pemerintah juga menerapkan sistem distribusi yang lebih tertib dengan memanfaatkan pendataan menggunakan fotokopi KTP dan barcode untuk pembelian. Sistem ini diharapkan dapat mengatur antrean secara rapi sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.(humas/anna)