RRI.CO.ID, Sumba - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah menerima kunjungan jajaran perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam agenda kerja yang berlangsung pada Selasa, 10 Maret 2026. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan mendorong percepatan pembangunan agar Sumba Tengah dapat keluar dari status daerah tertinggal. Pemerintah daerah bersama kementerian membahas berbagai strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat.

Dalam agenda tersebut, pihak kementerian menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Empat desa ditetapkan sebagai desa asuh untuk pengembangan pariwisata, yakni Desa Umbu Langang, Umbu Pabal, Kabela Wuntu, dan Soru. Selain itu, tim kementerian juga meninjau sejumlah potensi wisata seperti Embung Loku Jangi, Kampung Deri Kambajawa, dan Kampung Adat Praimarada.

Wakil Bupati Sumba Tengah, M. Umbu Djoka, menyampaikan harapan agar kerja sama tersebut dapat menjadi langkah nyata bagi daerahnya untuk berkembang lebih cepat. “Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini menjadi langkah nyata bagi Sumba Tengah untuk melepaskan status daerah tertinggal secara bertahap,” ujar Umbu Djoka. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi kunci penting dalam melepaskan status daerah tertinggal secara bertahap.

Di sisi lain, dukungan terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Timur juga datang dari lembaga filantropi nasional yang membuka program hibah Call for Concept Notes (CFCN) 2026. Program ini mengundang organisasi masyarakat sipil untuk mengajukan proyek inovatif di bidang pendidikan anak usia dini, literasi dan numerasi dasar, serta pengembangan ekonomi lokal dengan nilai pendanaan hingga Rp1 miliar per proyek. Program ini diharapkan dapat memperkuat berbagai inisiatif yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Salah satu isu yang dinilai mendesak adalah penguatan literasi dasar anak. Direktur Eksekutif Yayasan Literasi Anak Indonesia, Dra. Ni Ketut Ayu Sugati, M.Pd., menegaskan bahwa kemampuan membaca pada kelas awal menjadi fondasi utama keberhasilan pendidikan anak. “Jika anak-anak tidak memiliki kemampuan membaca sejak kelas awal, mereka akan kesulitan mengikuti pelajaran di tingkat lebih tinggi. Dampaknya bisa panjang, mulai dari rendahnya kualitas SDM hingga meningkatnya angka putus sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, investasi pada literasi sejak kelas awal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mencegah meningkatnya angka putus sekolah di Nusa Tenggara Timur. (Jl)