KBRN, Kupang: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur bersama elemen muda terus menunjukkan konsistensinya dalam mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Celebes Resto, Kupang,NTT dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang hukum dan organisasi kepemudaan.

Wali Kota Kupang sekaligus Ketua DPW PSI NTT, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas peran aktif PSI dan elemen muda dalam mengangkat isu ini ke ruang publik.

“Kita tahu di masa seperti ini tidak banyak yang mau bicara soal RUU Perampasan Aset. Tapi PSI justru berdiri di garis depan,” ujarnya.

Menurut Christian, sejak awal berdirinya, PSI telah menempatkan isu perampasan aset sebagai prioritas dalam perjuangan partai, selain agenda melawan intoleransi. “Sejak saya pertama masuk PSI tujuh hingga delapan tahun lalu, isu ini sudah menjadi briefing pusat kepada kami,” tuturnya.

Diskusi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh muda, seperti Ketua PMKRI Cabang Kupang Apolinaris Mau, serta kader PSI dari berbagai kabupaten di NTT. Acara tersebut menjadi forum untuk menggali gagasan serta membangun komitmen kolektif dalam mendorong pembaruan hukum di Indonesia.

Christian juga menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam pembentukan kebijakan nasional.

“Kita harus terus menyuarakan aspirasi dari bawah. Kebijakan yang baik harus lahir dari suara rakyat, bukan sekadar elit politik,” ucapnya.

Ia mengajak generasi muda untuk tidak ragu menyuarakan perubahan melalui jalur konstitusional dan politik. “Kita ingin hasil berbeda, maka kita harus berani melakukan cara yang berbeda. Salah satunya adalah dengan mendorong disahkannya RUU Perampasan Aset,” katanya.

Dengan semangat kolaborasi, PSI NTT dan jejaring muda berharap diskusi ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada DPR dan pemerintah pusat.

“Kami tidak ingin hanya berhenti di wacana. Ini harus menjadi gerakan bersama,” kata Christian.