RRI.CO.ID,Kupang-Di balik hamparan ladang kering Nusa Tenggara Timur, ada tangan-tangan perempuan yang tak pernah lelah mengolah tanah, menanam benih, dan menjaga harapan keluarga. Mereka adalah perempuan tani, sosok yang selama ini bekerja dalam sunyi namun memegang peran besar dalam ketahanan pangan daerah.
Penetapan Tahun 2026 sebagai International Year of the Woman Farmer oleh PBB menjadi pengakuan global atas kontribusi perempuan tani, termasuk di NTT. Momentum ini disambut hangat oleh para pemangku kebijakan dan pelaku usaha perempuan.
Anggota DPRD NTT sekaligus Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DPD NTT, Dr. Inche Damaris Petronella Sayuna, menilai pengakuan ini harus diikuti dengan kebijakan nyata. Menurutnya, ada dua persoalan utama yang dihadapi perempuan tani.
“Masalah utama perempuan tani itu hanya dua, akses modal dan kepastian pasar untuk hasil produksi mereka,” ujar Inche kepada wartawan.
Ia menjelaskan, banyak perempuan tani terjebak dalam sistem rentenir karena sulit mengakses pembiayaan formal. Untuk itu, IWAPI NTT menggandeng Bank NTT guna menyediakan akses modal tanpa agunan bagi perempuan tani.
“Dengan dukungan modal, mereka bisa membiayai pupuk, bibit, dan pengolahan lahan tanpa harus terjerat utang berbunga tinggi,” katanya.
Selain pembiayaan, IWAPI juga membangun kerja sama pemasaran hasil produksi, termasuk persiapan peluncuran beras lokal seperti Beras Norbena dan Beras Tepas agar hasil panen perempuan tani terserap pasar.
Inche menegaskan bahwa perempuan tani hari ini tidak lagi hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi penopang ekonomi keluarga. Kolaborasi mereka dengan para petani laki-laki menghadirkan energi besar bagi kebangkitan ekonomi NTT.
“Terima kasih untuk para perempuan tani yang telah memberi pikiran, tangan, dan hati bagi pertanian NTT. Terus maju dan pantang mundur,” ucapnya.
Melalui momentum Tahun Internasional Petani Perempuan, harapan besar disematkan agar kesejahteraan perempuan tani semakin diperjuangkan dan peran mereka semakin diakui sebagai pilar pembangunan daerah.