RRI.CO.ID,Kupang - Realisasi belanja di wilayah NTT pada tahun anggaran 2025 tercatat sangat positif, mencapai 95,22% dengan pertumbuhan sebesar 5,14% melampaui tahun 2024 sebesar 3,87% (ctc), lebih tinggi dari kinerja regional Bali Nusra dan Nasional. Konsumsi rumah tangga mendominasi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 66,25%, sedangkan belanja pemerintah berkontribusi sebesar 21,79%.
Di sisi lain, inflasi tetap terkendali pada level 2,39% terjaga dalam titik tengah sasaran target inflasi nasional 2,5%. Kanwil DJPb Prov NTT terus menghimbau untuk akselerasi belanja APBN, terutama Belanja Modal guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah.
Kinerja APBN 2026
Capaian dan kondisi makro ekonomi NTT pada tahun 2025 yang tumbuh positif, diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada tahun 2026. Target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,5% sampai dengan 6%, memerlukan sinergi dan upaya lintas sektor dan instansi, serta kontribusi semua pihak dalam menjaga momentum pertumbuhan dan transformasi ekonomi NTT.
Demikian tema yang diusung oleh para pembicara dalam diskusi Bank Indonesia, Kemenkeu Kanwil DJPb Provinsi NTT, OJK dan Pemprov NTT bersama media pada, Senin 2 Maret 2026. Menjadi pembicara dalam yang kegiatan yang bertempat di Aula Bank Indonesia Provinsi NTT tersebut, Kepala Kanwil DJPb Propinsi NTT, Adi Setiawan, menyampaikan target dan langkah upaya yang telah dlakukan agar akselerasi realisasi APBN di Provinsi NTT mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun anggaran 2026.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT menyampaikan upaya kordinasi dan langkah strategis sejak awal tahun anggaran bersama Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemda serta KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTT untuk melakukan akselarasi belanja sejak triwulan I. Selain itu dapat memastikan kemanfaatan belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat, menghindari penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun, meningkatkan kualitas belanja, dan menjamin alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk pencapaian target output.
Ia menuturkan, upaya dan langkah akselerasi tersebut dilakukan melalui korespondensi dan pelaksanaan beragam kegiatan pembinaan satuan kerja, diseminasi data dan kebijakan, rilis informasi serta pertemuan dengan pimpinan satuan kerja. Data realisasi belanja sampai dengan Februari 2026, menunukkan peningkatan yang cukup signifikan baik dalam rentang perbandingan bulanan maupun mingguan.
Sampai dengan akhir Pebruari 2026, realisasi belanja NTT tumbuh 50.2% y-o-y, setelah sebelumnya sempat tumbuh sebesar 57,36% y-o-y di Januari 2026. Secara perbandingan mingguan realisasi APBN di provinsi NTT mengalami fluktuasi tetapi secara umum tingkat pertumbuhan realisasi belanja APBN terus mencatat tren positif dengan variasi terendah 6,02% dan tertinggi 17.84%.
Dengan kata lain, perbandingan y-o-y selama periode berjalan di tahun 2026 secara konsisten mencatat nilai positif atau tumbuh dibanding tahun 2025. Kontribusi belanja pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan dan struktur PDRB Provinsi NTT.
Pada Triwulan IV 2025, kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian NTT tercatat sebesar 21,17%. Atas kondisi tersebut, perlu upaya dan komitmen segenap pemangku kepentingan agar sumber day APBN termasuk alokasi Belanja TKD kepada pemerintah daerah dapat tersalurkan dengan lebih efektif dan sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata dan lebih cepat oleh masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT menyampaikan peran penting APBN dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian NTT.
Alokasi untuk sektor pertanian pada 2026, mencapai Rp 495,1 milyar yang diarahkan untuk kegiatan dalam empat program utama berupa ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi serta nilai tambah dan daya saing industri. Sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus dalam pembiayaan KUR dan UMi.
Secara umum, untuk seluruh sektor perekonomian, sampai dengan sampai dengan akhir Pebruari KUR telah diakses 9.455 debitur sedangkan UMi telah diakses 6.036 debitur. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan menekankan sinergi yang kuat dengan seluruh stakeholders (Pemda, Satker, BI dan OJK) serta meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sehingga target yang direncanakan dapat memberikan manfaat belanja negara yang segera dirasakan masyarakat serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan. (rlsdjpbntt/at)