RRI.CO.ID, Kupang – Meila Ramadhany, S.Psi Kepala Cabang PT ASABRI Persero Kupang mengatakan pemerintah memastikan penyaluran gaji bulanan dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi purnawirawan TNI dan Polri di Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai regulasi terbaru. Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian panjang para prajurit dan anggota kepolisian yang telah menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Melalui skema yang telah ditetapkan, pembayaran gaji dan THR dilakukan secara terjadwal serta diawasi ketat untuk menjamin ketepatan waktu dan akurasi jumlah dana yang diterima. “Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga stabilitas ekonomi para pensiunan di tengah dinamika kebutuhan hidup yang terus berkembang,” kata Meila saat diwawancarai, Selasa, 3 Maret 2026.

Meila menambahkan, proses pencairan dana dilakukan melalui kerja sama dengan perbankan yang telah ditunjuk. Sistem ini dirancang transparan dan meminimalkan hambatan administratif, sehingga para purnawirawan dapat menerima haknya tanpa prosedur yang berbelit.

Para pensiunan juga diimbau untuk rutin memperbarui data kependudukan serta memastikan nomor rekening yang terdaftar tetap aktif. Langkah ini penting untuk mencegah kendala teknis saat proses penyaluran berlangsung.

“Besaran THR dihitung berdasarkan komponen gaji pokok dan tunjangan keluarga yang melekat sesuai pangkat terakhir sebelum memasuki masa purna tugas,” ujarnya. Penyesuaian ini bertujuan menjaga daya beli para pensiunan agar tetap dapat merayakan hari raya dengan layak dan penuh kebahagiaan bersama keluarga.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah pusat dalam memperhatikan kesejahteraan para purnawirawan sebagai pejuang bangsa. Koordinasi antara lembaga pengelola dana pensiun dan Kementerian Keuangan menjadi faktor kunci dalam memastikan ketersediaan anggaran yang memadai bagi ribuan penerima manfaat di seluruh wilayah NTT.

Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah sistem otentikasi digital. Melalui aplikasi berbasis telepon pintar, para purnawirawan dapat melakukan verifikasi identitas secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.

Inovasi ini sangat membantu pensiunan lanjut usia atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik, terutama di wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas. Dengan sistem digital, proses administrasi menjadi lebih praktis, aman, dan efisien.

Selain kepastian gaji dan THR, pemerintah juga mengintegrasikan layanan kesehatan bagi purnawirawan dan keluarga melalui sistem jaminan kesehatan nasional yang dapat diakses di fasilitas medis pemerintah.

Apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah dana atau kendala teknis lainnya, tersedia mekanisme pengaduan resmi. Petugas layanan diinstruksikan memberikan pelayanan yang humanis dan solutif agar setiap keluhan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Dengan kepastian hukum dan mekanisme penyaluran yang semakin modern, stabilitas kesejahteraan purnawirawan TNI dan Polri di Nusa Tenggara Timur diharapkan terus terjaga. “Penghormatan terhadap jasa mereka tidak hanya diwujudkan dalam bentuk simbolis, tetapi juga melalui kebijakan nyata yang menyentuh aspek ekonomi dan perlindungan sosial secara berkelanjutan,” katanya menegaskan. (DB)