RRI.CO.ID,Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Ekonomi Daerah NTT, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, Kamis 11 Maret 2026. Ada pun yang turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya: Kepala OJK NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Matamira B. Kale.
Tampak pula Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT diantaranya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfi Nange, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zet Sony Libing, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sulastri H.I. Rasyid, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Viktor Manek.
Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya perkembangan kondisi ekonomi daerah, pengendalian inflasi, penguatan sektor-sektor unggulan, serta upaya mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor pertanian, juga dibahas mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian NTT.
Selain itu, dibahas pula upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal guna meningkatkan nilai tambah produk daerah.
Dalam arahannya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menekankan pentingnya memperluas akses KUR untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menekankan, penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Orang nomor satu NTT ini menegaskan, KUR membantu akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil melalui berbagai skema pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan inklusif. Melkiades mengungkapkan, melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan bunga yang terjangkau, pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar.
Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan usaha masyarakat, serta mendorong UMKM di NTT untuk terus berkembang dan naik kelas, sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
”Bicara tentang KUR ini ekosistemnya akan bagus jika produktivitas usaha masyarakatnya juga bagus. Menurut saya bila produktivitas masyarakatnya baik pada bidang pertanian, peternakan, bahkan perikanan maka bisa berkontribusi bagi kelangsungan ekonominya," kata Melkiades
Menurut Dia, jika terdapat peningkatan produksi, maka pembiayaan KUR sudah bisa terus dilakukan. Masyarakat akan mudah mengembalikan pinjaman pembiayaan KUR, jika hasil produksinya bagus dan memperoleh keuntungan yang baik.
”Jadi kita atur dengan baik sehingga pemberdayaan UMKM terhubung dengan akses pembiayaan dari setiap perbankan dan dukung penuh agar produktivitas usaha masyarakat bisa meningkat terutama pada bidang pertanian, peternakan, bahkan perikanan serta UMKM,” ujar Gubernur NTT.
Selain itu Melki Laka Lena mengatakan, jika program hilirisasi mau diaplikasikan maka harus berdasarkan pada produktivitas yang sudah meningkat. Ia menuturkan melalui produktivitas yang tinggi di berbagai sektor, maka hilirisasi yang akan bergerak, sehingga bisa ditentukan bahwa industrialisasi NTT itu menjadi kokoh.
”Kalau kita produktivitasnya bagus, terus dengan ekosistem yang kita bangun, kita identifikasi secara maksimal hingga, level kabupaten/kota bagaimana, sampai level terkecil di tingkat desa/kelurahan bisa kita satukan untuk menuju pada tahapan industrialisasi. Produksi meningkat, hilirisasi berkelanjutan maka industrialisasi mulai bergerak dan makin bertumbuh baik serta merata di seluruh NTT,” tuturnya.
Untuk diketahui, melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap UMKM, memperluas akses pembiayaan melalui KUR, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT.