RRI.CO.ID, Jakarta – Pelemahan rupiah terhadap dolar AS berlanjut dalam penutupan perdagangan hari ini. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,25 persen atau 44 poin menjadi Rp17.988 per dolar AS.

Sentimen pasar kembali negatif melihat perkembangan konflik AS-Iran. “Setelah serangan baru AS ke Iran, Iran menyatakan menutup Selat Hormuz untuk kapal tanker maupun kapal komersial,” kata Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, Kamis, 11 Juni 2026.

Sementara itu, rilis data inflasi AS menunjukkan indeks harga konsumen naik menjadi 4,2 persen di bulan Mei 2026. “Inflasi tersebut merupakan laju tercepat dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh kenaikan biaya energi,” ucap Ibrahim.

Kenaikan inflasi memperkuat ekspektasi pasar bahwa the Fed akan mempertahankan suku bung tinggi dalam waktu lebih lama. The Fed diprakirakan akan melanjutkan pengetatan moneter jika tekanan harga berlanjut.

“Investor sekarang menunggu data harga produsen AS yang akan dirilis Kamis waktu setempat. Data itu merupakan petunjuk, terkait prospek inflasi dan jalur kebijakan Fed,” ujar Ibrahim.

Di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh proyeksi defisit APBN 2026 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Organisasi itu memprediksi defisit APBN Indonesia tahun ini akan melebar menyentuh ambang batas 3 persen terhadap PDB.

“Estimasi defisit fiskal itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok di level 2,7 persen dari PDB,” kata Ibrahim.

OECD menyebut pelebaran defisit dipicu oleh tekanan harga komoditas global. Antara lain kenaikan harga minyak mentah yang akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6 persen dari PDB.

Menurut Ibrahim, peningkatan belanja subsidi BBM akan memperlebar defisit jika harga BBM bersubsidi dipertahankan. OECD juga memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,7 persen di tahun 2026.

Pertumbuhan ekonomi yang lambart dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastin kebijakan. Kondisi ini akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.