RRI.CO.ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pasar modal berperan besar dalam pembiayaan ekonomi nasional. Kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan mencapai Rp47.573 triliun pada periode 2025–2029.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menyebut proyeksi tersebut mengacu pada data Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, besarnya kebutuhan ini menegaskan peran strategis pasar modal.

Di tengah keterbatasan anggaran negara, pasar modal diharapkan menjadi sumber pembiayaan alternatif. OJK menargetkan kontribusi pasar modal sebesar 3,81 persen atau setara Rp1.812 triliun.

Untuk mendukung target tersebut, OJK bersama pemangku kepentingan menyiapkan delapan langkah reformasi pasar modal. Upaya ini mencakup penguatan transparansi dan peningkatan kualitas informasi investor.

“Hingga April 2026, sejumlah capaian telah direalisasikan, antara lain peningkatan batas minimum free float di atas satu persen. Selain itu, ada penguatan transparansi kepemilikan saham, serta penyempurnaan distribusi informasi investor yang lebih granular,” ujar Hasan di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.

Hasan menambahkan, OJK juga menghadirkan mekanisme peringatan terkait konsentrasi kepemilikan saham. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian investor.

Ia menegaskan, penguatan ekosistem pasar modal menjadi kunci pembiayaan jangka panjang. OJK optimistis pasar modal dapat berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, Ketua Presidium Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia , Lolita Liliana , menilai potensi pasar modal masih sangat besar. Ia menyebut kontribusi industri reksa dana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah.

“Jika dibandingkan dengan PDB, kontribusi industri reksa dana kita masih sekitar 4 persen. Ini menunjukkan masih ada peluang besar untuk terus berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan modal pasar perlu menghasilkan inovasi produk dan dukungan kebijakan. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan ekonomi.