RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dollar AS. Nilai tersebut setara Rp373,1 triliun dengan kurs Rp16.835 per dollar AS.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, angka itu naik 3,39 persen. Menurutnya, angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Pada Januari tahun 2026 nilai ekspor mencapai 22,16 miliar dollar AS atau naik 3,39 persen dibandingkan Januari 2025. Peningkatan nilai ekspor Januari tahun 2026 secara tahunan didorong oleh ekspor non-migas,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.

Ateng mengatakan, kinerja ekspor terutama ditopang pertumbuhan sektor non-migas. Komoditas pendorongnya antara lain minyak sawit (CPO), nikel, dan produk elektronik.

Ia menjelaskan, ekspor non-migas tumbuh 4,38 persen menjadi 21,26 miliar dollar AS. Sebaliknya, nilai ekspor migas turun 15,62 persen menjadi 0,89 miliar dollar AS.

Lonjakan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan nabati termasuk CPO. Komoditas tersebut naik 46,05 persen secara tahunan.

Selain itu, ekspor nikel dan turunannya meningkat 42,04 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara, mesin dan perlengkapan elektronik juga naik 16,27 persen.

Ateng menambahkan, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar ekspor non-migas nasional. Nilainya mencapai 18,51 miliar dollar AS atau sekitar 87 persen total non-migas.

Di sisi lain, ekspor industri pengolahan tumbuh 8,19 persen secara tahunan. Peningkatan ini didorong CPO, nikel, besi baja, semikonduktor, komponen elektronik, serta kendaraan roda empat.

Sebaliknya, sektor pertanian serta pertambangan dan lainnya mencatat penurunan. Ekspor pertanian turun 20,36 persen dan pertambangan turun 14,59 persen.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eskalasi konflik AS, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu pasokan minyak global. Menurutnya, situasi tersebut turut mendorong kenaikan harga energi dunia.

Kondisi ini dipicu langkah Iran menutup Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak. Penutupan tersebut berdampak besar terhadap arus perdagangan energi global.

"Tentu kalau Iran sudah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu. Belum juga Red Sea (Laut Merah). Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung," ujar Airlangga.

Menanggapi situasi itu, pemerintah mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi. Langkah antisipasi dilakukan dengan mengamankan sumber impor di luar Timur Tengah.

Ia menjelaskan pengamanan pasokan ditempuh melalui kerja sama internasional. Salah satunya MoU Pertamina dengan perusahaan migas asal Amerika Serikat.