KBRN, Jakarta: Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar USD431,5 miliar (sekitar Rp7.033,45 triliun). Ini berarti naik 8,2 persen per tahun (yoy), lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang tumbuh 6,4 persen (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan ini bersumber dari sektor publik. "Pelemahan dolar AS terhadap mayoritas mata uang global juga ikut mempengaruhi posisi ULN Indonesia," ujarnya, Senin (16/6/2025).

ULN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah sebesar USD208,8 miliar dan ULM swasta senilai USD194,8 miliar dolar AS. Pertumbuhan ULN pemerintah meningkat dari 7,6 persen pada Maret 2025 menjadi 10,4 persen pada April 2025.

Meningkatnya ULN Pemerintah disebabkan penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN). "Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan," ujar Denny.

Penggunaan terbesar ULN pemerintah adalah untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 22,3 persen. Sedangkan sisanya digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, jaminan sosial wajib, dan pertahanan.

Sementara ULN swasta pada April 2025 mengalami kontraksi 0,6 persen, lebih rendah dari Maret 2025 sebesar 1,0 persen. ULN Swasta bersumber dari ULN lembaga keuangan yang tumbuh 2,9 persen setelah terkontraksi 2,2 persen pada Maret 2025.

Penggunaan ULN swasta terbesar berasal dari berbagai sektor yang mencapai 80 persen dari total utang. Di antaranya industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

BI menyebut ULN Indonesia masih tetap sehat dan pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada April 2025 tercatat sebesar 30,3 persen," kata Denny.

Ini berarti penurunan dibandingkan dengan rasio per Maret 2025 sebesar 30,6 persen. Hal ini karena ULN Indonesia sehat masih didominasi ULN jangka panjang yang mencapai 85,1 persen dari total utang.

Menurut Denny, BI akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN bersama pemerintah. "Peran ULN akan dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ucapnya.