Suntikan Rp20 Triliun untuk BPJS, Fahira Idris Sampaiken 6 Catatan

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan. Guna menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Fahira, tambahan anggaran tersebut penting untuk memastikan pembayaran kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berjalan. Sehingga pelayanan kepada peserta JKN tidak terganggu.

“Tambahan Rp20 triliun ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan JKN, terutama memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap memperoleh pembayaran sehingga pelayanan kepada peserta tidak terganggu. Ini patut diapresiasi,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 30 September 2026.

Namun, Fahira menilai suntikan dana tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pembiayaan JKN. Baik dalam jangka menengah maupun panjang.

Menurutnya, tantangan keberlanjutan JKN tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan anggaran. Tetapi juga peningkatan utilisasi layanan, kolektibilitas iuran, dinamika manfaat dan tarif, potensi inefisiensi serta fraud, hingga penguatan upaya promotif dan preventif.

Karena itu, Fahira menyampaikan enam catatan agar tambahan anggaran Rp20 triliun tidak hanya menjadi solusi terhadap kebutuhan arus kas saat ini. Pertama, pencairan dana harus tepat waktu.

Fahira meminta tambahan anggaran tersebut segera memperkuat kelancaran pembayaran kepada rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Jangan sampai persoalan arus kas menjalar menjadi persoalan pelayanan. Fasilitas kesehatan harus mempunyai kepastian pembayaran sehingga tenaga kesehatan dapat bekerja dan pasien tetap memperoleh layanan tanpa gangguan,” katanya.

Kedua, pemerintah perlu menyusun peta jalan ketahanan pembiayaan JKN. Tambahan anggaran harus diikuti proyeksi pembiayaan secara transparan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Proyeksi itu, kata Fahira, perlu memperhitungkan perkembangan biaya medis, perubahan pola penyakit, jumlah penduduk, utilisasi layanan, penerimaan iuran, serta kemampuan fiskal pemerintah. Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala agar tekanan terhadap keuangan JKN dapat dideteksi lebih dini.

“Suntikan dana penting sebagai bantalan saat ini. Tetapi kita juga membutuhkan sistem peringatan dini agar tekanan pembiayaan dapat diantisipasi sebelum menjadi masalah,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah perlu memiliki strategi khusus untuk mengaktifkan kembali peserta nonaktif. Fahira menyoroti data sekitar 52 juta peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif.

Menurutnya, kelompok tersebut perlu dipetakan berdasarkan penyebabnya. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, perpindahan segmen kepesertaan, hingga persoalan administrasi dan data.

“Solusinya tidak bisa sekadar menagih. Harus diketahui terlebih dahulu mengapa peserta menjadi tidak aktif, kemudian diberikan solusi sesuai persoalannya. Yang memang tidak mampu harus dilindungi, sementara yang mampu perlu didorong kembali aktif,” katanya.

Keempat, ketepatan sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus diperkuat tanpa memutus akses masyarakat yang berhak. Fahira mendukung pemutakhiran data penerima PBI menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, ia meminta pemerintah memastikan tersedia mekanisme verifikasi, pengaduan, dan pengaktifan kembali yang cepat bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak persoalan pemutakhiran data.

“Data harus semakin akurat, tetapi perlindungan juga harus semakin kuat. Jangan sampai warga yang memang berhak justru kehilangan akses berobat hanya karena persoalan administrasi atau proses pemutakhiran data,” ujarnya.

Kelima, efisiensi pembiayaan harus dilakukan tanpa mengurangi layanan medis yang dibutuhkan pasien. Fahira mendukung penguatan pencegahan fraud dan pergeseran pendekatan pembayaran menuju value-based healthcare yang lebih berorientasi pada hasil dan kebutuhan pasien.

Menurutnya, penguatan layanan primer, pencegahan penyakit, pengelolaan penyakit kronis, ketepatan rujukan, pemanfaatan data, dan pengendalian fraud harus dilakukan secara bersamaan. Efisiensi, kata Fahira, harus berbasis mutu dan kebutuhan klinis, bukan dengan membatasi layanan secara umum.

Keenam, tambahan anggaran harus berdampak pada peningkatan mutu layanan peserta. Fahira menyoroti arahan Presiden agar waktu antrean peserta BPJS dipangkas dan rumah sakit tidak membeda-bedakan pasien JKN dengan pasien non-JKN.

Ia mendorong agar arahan tersebut diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat dipantau. Seperti waktu tunggu pelayanan, kecepatan rujukan, penyelesaian pengaduan, kepastian pelayanan, dan konsistensi penerapan prinsip pelayanan setara.

“Dukungan fiskal yang besar harus mempunyai dua hasil sekaligus yakni JKN semakin sehat secara keuangan dan peserta semakin merasakan layanan yang mudah, cepat, dan setara. Keduanya tidak boleh dipisahkan,” ucap Fahira.

Fahira menegaskan keberlanjutan JKN membutuhkan peran seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bertanggung jawab menjaga kecukupan kebijakan dan pembiayaan, BPJS Kesehatan memperkuat tata kelola, fasilitas kesehatan meningkatkan mutu serta efisiensi pelayanan, dan pemerintah daerah memperkuat kepesertaan serta upaya promotif-preventif.

Sementara itu, peserta yang mampu diharapkan tetap disiplin membayar iuran. Sehingga, ke depan pelayanan semakin baik lagi.

“JKN adalah salah satu instrumen perlindungan sosial terbesar yang kita miliki. Tambahan Rp20 triliun ini harus kita jadikan momentum bukan hanya menjaga JKN hari ini, tetapi membangun pembiayaan yang semakin sehat, kepesertaan yang semakin aktif, dan pelayanan yang semakin baik untuk tahun-tahun mendatang,” kata Fahira.