RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat kebijakan sumber daya manusia kesehatan melalui forum Policy Dialogue Health Labour Market Analysis. Forum bersama WHO itu membahas penguatan kebijakan SDM kesehatan untuk mendukung Transformasi Kesehatan Indonesia.

Forum tersebut membahas hasil awal Health Labour Market Analysis sebagai dasar penyusunan kebijakan SDM kesehatan nasional. Kajian itu diharapkan mendukung Transformasi Kesehatan Indonesia melalui perencanaan tenaga kesehatan yang lebih tepat sasaran.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dirjen SDMK) Yuli Farianti menyebut HLMA memetakan dinamika pasar tenaga kerja kesehatan secara menyeluruh. Hasil analisis tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan SDM kesehatan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan pelayanan.

“HLMA membantu memastikan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki tenaga kesehatan yang cukup, tetapi juga tenaga kesehatan dengan kompetensi yang tepat, berada di tempat yang tepat, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan. Hasil analisis ini akan menjadi landasan penting bagi penguatan kebijakan SDM kesehatan ke depan,” kata Yuli Ferianti dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Yuli berharap pendekatan LMA menjaga layanan kesehatan tetap mudah diakses, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat mendatang. Hasil pembahasannya menjadi masukan strategis penyusunan Blueprint SDM Kesehatan 2026–2035 sebagai arah kebijakan jangka panjang.

“Layanan kesehatan harus tetap mudah diakses, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Hasil HLMA akan menjadi masukan strategis penyusunan Blueprint SDM Kesehatan 2026–2035,” katanya.

Staf Ahli Menkes Bonanza Perwira Taihitu menegaskan penguatan SDM kesehatan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, sektor swasta, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci keberhasilannya.

“Penguatan SDM kesehatan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, organisasi profesi, swasta, dan mitra pembangunan sangat diperlukan,” kata Bonanza Perwira Taihitu.

Di sisi lain, Perwakilan WHO untuk Indonesia N. Paranietharan menilai HLMA memperkuat perencanaan tenaga kesehatan berbasis bukti ilmiah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya global menghadapi perubahan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

“Di seluruh dunia, berbagai negara menyesuaikan sistem kesehatannya untuk merespons perubahan kebutuhan kesehatan, pergeseran demografis, dan teknologi baru. HLMA Indonesia adalah bagian upaya global yang terus berkembang untuk menggunakan bukti dalam perencanaan tenaga kerja kesehatan di masa depan,” kata Paranietharan.