BPJS Kesehatan Perluas Jaringan Fisik Layanan Publik

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperluas jaringan fisik guna meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat. Kanal pelayanan keliling dan pusat pelayanan terpadu disiapkan demi pemerataan fasilitas jaminan kesehatan nasional.

Langkah tersebut dijelaskan dalam kegiatan pemaparan publik yang berlangsung di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Pihak manajemen merilis data perluasan jaringan pelayanan tersebut pada hari Kamis, 2 Juli 2026.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat memberikan pemaparan penting kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini ditujukan agar publik memahami pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) secara lebih transparan.

"Jadi public expose ini menunjukkan arti yang penting sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penyampaian laporan keuangan, baik laporan pengelolaan program, itu bukan hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas, tapi juga menjadi media untuk menunjukkan bagaimana amanah yang dipercayakan oleh masyarakat telah dikelola secara bertanggung jawab dan profesional oleh kita semuanya," kata Stevanus.

Stevanus mengapresiasi kinerja jajaran manajemen yang senantiasa menindaklanjuti berbagai saran pertimbangan sepanjang tahun buku. Langkah nyata tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi seluruh peserta jaminan.

"Jadi kami mengapresiasi komitmen daripada Direksi, manajemen, yang menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi kami tersebut. Dan Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan Program JKN tercinta ini," ujar Stevanus.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menerangkan berbagai perkembangan layanan dalam kegiatan tersebut. Penyediaan pos pelayanan keliling menjadi andalan utama dalam mendekatkan akses birokrasi bagi masyarakat pelosok.

"Kemudian ada layanan BPJS Keliling yang datanya memberikan pelayanan sebesar 698.227 transaksi, dan 30.317 titik layanan dalam satu tahun yang kita lakukan, dan layanan ini berupa layanan jemput bola untuk menjangkau masyarakat di pelosok ataupun di lokasi pusat-pusat ramai. Kemudian ada Mal Pelayanan Publik yang mampu memberikan pelayanan sebesar 736.268 transaksi di 265 titik layanan," kata Pujo.

Pujo menambahkan bahwa perluasan kemitraan dilakukan guna menyederhanakan sistem pembayaran iuran bulanan bagi peserta. Integrasi pelayanan publik satu pintu tersebut sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

"Di tahun 2025, kita mempunyai kanal pembayaran sebanyak 955.470 kanal. Ini dapat melalui bank BUMN, BUMD, bank swasta, jaringan ritel, gerai tradisional, e-commerce, kemudian auto debit, Program REHAB, dan Kader JKN," ujar Prihati.

Penyebaran kanal pembayaran yang luas membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban iuran rutin. Sinergi sistemik ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan nasional yang andal.