RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyatakan peningkatan temuan kasus malaria di Indonesia mencerminkan membaiknya sistem surveilans. Penguatan program surveilans berhasil meningkatkan kemampuan petugas dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya tidak terdeteksi.

"Data tahun 2025 menunjukkan surveilans yang kita lakukan semakin baik, penemuan kasus juga semakin bagus. Penemuan kasus ini penting agar penderita bisa segera diobati," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, saat berbincang dengan Pro3 RRI, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurutnya, meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari peningkatan kinerja program pengendalian malaria. Pemerintah menargetkan sedikitnya 80 persen kasus malaria dapat ditemukan melalui kegiatan surveilans aktif.

"Semakin banyak kasus ditemukan, semakin banyak pula yang bisa segera mendapatkan pengobatan. Sehingga rantai penularan dapat diputus," ujarnya.

Kementerian Kesehatan mencatat Papua masih menjadi wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia. Dari 42 kabupaten dan kota yang masih berstatus endemis malaria, sebanyak 41 di antaranya berada di Papua.

Tingginya kasus malaria di Papua dipengaruhi berbagai faktor. Terutama kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk penular malaria, yakni Anopheles.

"Papua memiliki banyak wilayah rawa, perairan, genangan air, serta kawasan hutan yang menjadi tempat memungkinkan bagi nyamuk Anopheles. Selain itu, faktor geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program hingga menjangkau daerah-daerah terpencil," katanya.

Untuk mendukung penemuan kasus, pemerintah memastikan ketersediaan alat diagnostik malaria di berbagai fasilitas kesehatan. Rapid Diagnostic Test (RDT) malaria disiapkan agar deteksi dilakukan secara cepat, termasuk di daerah dengan akses laboratorium terbatas.