RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkuat jangkauan medis di desa melalui armada kapal rumah sakit. Program tersebut menjadi upaya dalam menjamin pemerataan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Selasa, 7 April 2026. Sinergi ini melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) demi menyukseskan jaminan kesehatan nasional di wilayah perbatasan Indonesia.

"Program kita itu JKN 3T. Kita masukkan ke dalam quick win. Ini kami sudah bertemu dengan Bapak Menteri Pertahanan, yang ke depan kami juga akan bertemu dengan Panglima TNI, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal ini," kata Pujowaskito.

Penambahan armada kapal laut bertujuan untuk mengatasi hambatan geografis yang sering menyulitkan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah konkret ini diharapkan mampu menekan angka kematian serta meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Untuk itu ada proses pemberian insentif bantuan dari BPJS dalam bentuk kerja sama tadi agar pelayanan-pelayanan yang selama ini belum dirasakan sampai ke dalam daerah tertinggal bisa diberikan melalui kapal-kapal rumah sakit tadi. Tentunya itu akan kita rencanakan dalam tiga bulan ke depan," ujarnya.

Badan ini telah menjalin kolaborasi bersama institusi kemanusiaan guna segera mengoperasikan tiga unit armada kapal medis. Optimalisasi sarana transportasi air tersebut dilakukan melalui pemberian insentif guna menjaga keberlanjutan layanan rumah sakit.

"Sebetulnya yang sudah bekerja sama dengan kita ada tiga kapal rumah sakit; punya 'Ksatria Airlangga', 'dr. Lie'. Kemudian kita akan tambah dengan kapal-kapal angkatan laut/ tentunya setelah mendapatkan kerja sama dan arahan dari Bapak Panglima TNI dan Bapak KASAL," ucap Pujo.

Pemerintah menyadari bahwa produktivitas ekonomi nasional sangat bergantung kepada kondisi kebugaran fisik warga di wilayah pembangunan desa. Kehadiran layanan jaminan kesehatan nasional menjadi benteng utama dalam mencegah risiko kemiskinan masyarakat di desa.

"Kami tadi mendukung pernyataan Pak Dirut BPJS: jangan sampai rakyat desa itu miskin gara-gara sakit atau tidak sehat. Kalau ada BPJS, insaallah itu akan menjadi ringan beban ketika mereka sakit," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto dalam kesempatan yang sama.

Implementasi program kerja sama strategis ini menuntut sinergi kuat dari seluruh pemangku kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Pelayanan yang berkualitas akan membantu pencapaian visi negara maju melalui penguatan fondasi kesehatan bagi seluruh rakyat.

"Rakyat Indonesia sebagian besar dari desa. Maka bilamana desa itu sehat, desa itu maju, desa itu makmur, sejatinya Indonesia sehat, Indonesia makmur, dan Indonesia maju akan menjadi kenyataan," ucap Yandri.