BPJS Kesehatan Gandeng Empat Kementerian Perkuat Program JKN

  • 07 Apr 2026 22:43 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan empat kementerian guna memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui integrasi data.
  • Instansi negara mengintegrasikan basis data kepesertaan aktif guna menjamin keberlanjutan serta kualitas perlindungan sosial di Indonesia.
  • Pemerintah mengoptimalkan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa guna mewujudkan visi nasional bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

RRI.CO.ID, Jakarta - BPJS Kesehatan menjalin kerja sama strategis dengan empat kementerian guna memperkuat keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sinergi ini difokuskan pada penguatan interoperabilitas data dan peningkatan jumlah kepesertaan aktif di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan pada Selasa, 7 April 2026. Kolaborasi ini juga melibatkan Badan Gizi Nasional untuk mendukung tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat pedesaan.

“Kolaborasi yang kita lakukan ini mempertemukan BPJS Kesehatan dengan Berbagai institusi penting yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, mulai dari penguatan desa dan daerah tertinggal, penguatan sektor koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.

Pujowaskito menekankan sinergi lintas lembaga dirancang untuk menjawab tantangan perluasan perlindungan jaminan kesehatan di masa depan. Program kerja ini turut melibatkan peran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) secara intensif.

"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," ujar Pujo.

Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupaya menghubungkan kebijakan sektoral melalui sebuah integrasi sistem data nasional. Literasi program serta kolaborasi antar kebijakan menjadi fondasi utama perlindungan kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan di daerah.

“Program JKN harus diperkuat hingga ke tingkat desa. Jika seluruh upaya ini dilaksanakan secara konsisten, maka visi Asta Cita 2045 dapat terwujud. Melalui kerja sama ini, kita menyatukan langkah untuk mengawal seluruh program strategis secara bersama, dengan komitmen, ketulusan, dan semangat kolaborasi," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Yandri mengatakan Indonesia adalah super tim yang harus bergerak serasi sesuai arahan Presiden dalam memperkuat kolaborasi kerja. Kerja sama ini berperan penting mengoptimalkan Program Petakan Sisir Advokasi dan Registrasi (PESIAR) di tingkat pedesaan nusantara.

"Kerja sama yang dilakukan juga menjadi fondasi penting dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang solid, karena upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Gunalan.

Sinergi bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga difokuskan demi memastikan masyarakat koperasi memperoleh jaminan pelayanan kesehatan optimal. Pihak kementerian mengupayakan perlindungan sosial jangkauan luas untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui asuransi kesehatan negara.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan pentingnya ketersediaan sistem satu data nasional. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengupayakan akses layanan kesehatan memadai bagi para pelaku usaha kecil nasional.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....