RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan membangun mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat demi memperkuat kepercayaan publik. Mekanisme BPJS Kesehatan Tangkap Aspirasi Gapai Solusi (Tanggap) ini diluncurkan di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2025.

Upaya strategis ini dilakukan lembaga guna menghimpun masukan sebagai solusi nyata atas kendala teknis operasional pelayanan medis. BPJS Kesehatan bertekad menciptakan pola pelayanan yang responsif demi menjamin keberlanjutan program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

"BPJS Kesehatan tanggap bukanlah seremoni belaka, melainkan sebuah komitmen otentik untuk membuka ruang dialog yang setara, menjadi wadah menyerap aspirasi secara sistematis dan terstruktur, sehingga setiap masukan yang jujur dan konstruktif dapat menjadi fondasi bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito saat memberikan sambutannya.

Inisiatif tersebut menjadi langkah lembaga dalam mengintegrasikan aspirasi mitra secara sangat terbuka bagi para penduduk Indonesia. Keyakinan rakyat menjadi landasan fundamental dalam pengelolaan sistem perlindungan medis secara kolektif demi kepentingan setiap warga negara.

"Kami di Ombudsman tentu adalah harapan untuk terus berkolaborasi ke depan. Pengaduan yang masuk ke Ombudsman tidak akan bisa terselesaikan kalau kemudian respons dari BPJS maupun respons dari faskes-faskes hingga Kementerian Kesehatan itu juga tidak memadai. Maka ajakan berkolaborasi itu suatu yang sangat penting untuk kami sampaikan," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bidang Jaminan Sosial Robert Na Endi Jaweng.

Robert menyampaikan harapan agar kerja sama antarlembaga terus diperkuat guna menangani seluruh pengaduan keberatan secara jauh lebih cepat. Kolaborasi aktif tersebut bertujuan memperkuat posisi garda terdepan menjadi duta yang berintegritas saat memberikan pelayanan terhadap seluruh peserta.

"Dibilang akan sempurna, tidak akan pernah. Tetapi, kita akan terus perbaiki. Dan BPJS mendengar itu bagian dari proses untuk perbaikan," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Perwakilan pengawas independen mengapresiasi manajemen BPJS Kesehatan karena tetap terbuka terhadap berbagai bentuk proses perbaikan sistem jaminan. Penyerapan masukan publik nantinya akan bermuara pada peningkatan kualitas bantuan kesehatan tanpa adanya bentuk pengecualian bagi seluruh masyarakat.

"Selama ini memang di JKN kita bisa lihat kita aktif atau tidak. Tapi, kalau melihat data tiga tahun berturut-turut masih berkisar 50-an juta, menurut kami perlu dipertimbangkan terobosan baru supaya peserta itu pada kesempatan pertama langsung tahu kalau dia sudah tidak aktif, sehingga tidak kaget ketika dia butuh layanan berkunjung ke faskes baru kaget 'Oh saya ternyata sudah tidak aktif'," ucap Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ahmad Irsan A. Moeis.

Kementerian Kesehatan mendukung percepatan integrasi data informasi guna memudahkan proses validasi status kepesertaan pasien pada waktu nyata. Kemudahan informasi menjadi kunci bagi organisasi dalam membangun struktur kebijakan jaminan yang relevan dan juga berdampak bagi warga.

Pengumpulan aspirasi berakhir pada penyusunan dokumen strategis guna menjaga ketahanan anggaran jaminan sosial milik negara secara terus menerus.