Masyarakat Keluhkan Kualitas MBG, DPR Minta BGN Perbaiki Dapur SPPG

RRI.CO.ID, Jakarta - Banggar DPR RI meminta, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terlebih, pada tahun 2026 ini, Presiden Prabowo Subianto menargetkan, 35.270 SPPG beroperasi di Indonesia.

Pernyataan ini, diungkapkan oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Politikus PDIP ini mengaku, banyak menerima keluhan masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

"Sebagian besar SPPG dikelola oleh masyarakat, baik yayasan sosial, maupun perorangan, ini hal yang bagus, membuka partisipasi masyarakat. Namun, sebagian yang diberikan kewenangan membuka dapur (SPPG) mencoreng kepercayaan itu," kata Said dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.

Dalam praktiknya, Said menilai, tidak semua pemilik dapur SPPG patuh terhadap ketentuan standar pelayanan dan menu gizi. Padahal, ketentuan standar pelayanan dan menu gizi telah ditetapkan resmi oleh BGN.

"Atas praktik ini, BGN perlu mengeluarkan daftar hitam rekanan, pengelola dapur yang nakal. Mereka perlu di coret sebagai rekanan BGN, dan bila perlu di meja hijaukan," ucap Said.

Jika dapur SPPG nakal itu dibiarkan, Said mengkhawatirkan, target intervensi gizi yang di canangkan Presiden Prabowo menjadi tidak tercapai. BGN, juga perlu mengevaluasi kembali target siswa penerima manfaat MBG.

"Cakupannya bisa lebih diperkecil dari target 3000 siswa per SPPG menjadi maksimal 1.500- 2000 siswa. Dengan jangkauan lebih kecil, memungkinkan SPPG memasak lebih cepat, menyesuaikan jam pengiriman ke siswa, alhasil makanan tetap higienes," ujar Said.

Sebelumnya, BGN meminta, tim SPPG melakukan pemeriksaan ketat terhadap bahan baku MBG. Pemeriksaan ini, dinilai penting, sebelum bahan tersebut dimasak di dapur MBG.

BGN menegaskan, intruksi ini harus dijalankan pengawas gizi, keuangan, asisten lapangan, serta seluruh tim SPPG di lapangan. Langkah ini untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat dalam kondisi layak konsumsi dan aman.

“Jika sejak awal sudah terlihat tanda-tanda bahan tidak layak segera kembalikan kepada mitra. Seperti ayam yang tidak sehat, sayuran yang tidak segar, atau tahu yang kualitasnya buruk," kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang dalam keterangannya, di Jakarta, Senin 9 Februari 2026.

Selain itu, Nanik mengingatkan, para pengawas gizi dan keuangan agar menolak intervensi dari mitra SPPG dalam operasional dapur MBG. Terutama yang berkaitan dengan perubahan menu yang telah disusun oleh pengawas gizi.

Menurutnya, intervensi kerap dilakukan dengan dalih bahwa pengawas gizi masih junior, kurang berpengalaman, dan tidak memahami harga pangan. Ia menegaskan, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Laporkan kepada saya jika ada intervensi, dapurnya akan langsung saya tutup, penyusunan menu tidak ada urusannya dengan mitra. Apalagi sampai mengubah menu yang sudah disusun oleh pengawas gizi, jika ada yang berani saya suspend,” ujar Nanik.