Pemerintah Soroti Tingginya Biaya Obat dan Operasi Sesar

KBRN, Jakarta: Pemerintah menyoroti tingginya harga obat dan rasio operasi sesar sebagai tantangan utama kesehatan nasional saat ini. Hal tersebut terungkap dalam diskusi peringatan World Universal Health Coverage (UHC) Day 2025 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan menyebutkan tingginya harga obat diakibatkan banyaknya perantara dalam proses distribusi barang tersebut. Perbandingan data menunjukkan harga alat kesehatan Indonesia jauh lebih mahal daripada negara tetangga seperti Malaysia.

"Beda obat di Indonesia Malaysia, bedanya tuh antara 200 sampai 500 persen. Dua kali atau lima kali," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pemerintah berencana melakukan penyesuaian tarif tindakan medis demi menjaga keadilan dan mengurangi intervensi berlebihan. Secara khusus, Budi menyoroti rasio kelahiran sesar yang sangat tidak wajar di berbagai rumah sakit Indonesia.

"Enggak ada negara di dunia yang operasi sesarnya tuh 80 persen dari kelahiran normal. Kan enggak ada. Hanya di Indonesia," ujar Budi.

Perwakilan asosiasi rumah sakit menyampaikan kekhawatiran terkait inflasi medis yang berdampak pada biaya operasional fasilitas kesehatan. Rumah sakit kesulitan menjaga standar layanan bermartabat saat menghadapi kenaikan biaya tanpa penyesuaian tarif memadai.

"Dan selama 12 tahun itu kenaikan tarif itu tahun 2017 dan 2023. Permenkes 3 Tahun 2023," ucap Bambang Wibowo, perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Bambang menekankan adanya ketimpangan posisi tawar antara rumah sakit dan badan pelaksana regulasi kesehatan nasional. Verifikasi independen diusulkan untuk menyelesaikan sengketa pembayaran serta menjamin kepastian dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.

"Itu tugasnya BPJS (Kesehatan-red) untuk memastikan bahwa inflasi itu sama. Tugasnya pemerintah untuk menurunkan itu bersama-sama dengan BPJS (Kesehatan-red)," kata Budi.

Masyarakat menjadi pihak paling menderita ketika disparitas harga tindakan medis serupa menjadi tidak terkendali. Budi memastikan adanya upaya penambahan alokasi anggaran guna memperbaiki akses layanan kesehatan berkualitas secara umum.