KBRN, Jakarta: BPJS Kesehatan dinominasikan karena dianggap berhasil mempromosikan persaudaraan yang luas melalui program jaminan kesehatan global. Lembaga ini dinilai mampu mengutamakan pendekatan kekuatan lunak demi menciptakan kedamaian tanpa pengerahan pasukan militer.

Pengakuan atas kinerja lembaga jaminan sosial tersebut terungkap dalam acara peringatan World Universal Health Coverage (UHC) Day 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jumat (12/12/2025).

"Alfred Nobel juga ingin mempromosikan organisasi yang menghargai kekuatan lunak serta penciptaan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat," kata Profesor Mike Hardy, Professor Center for Peace and Security Coventry University melalui layanan daring.

Profesor Mike Hardy mengajukan institusi ini karena rekam jejak luar biasa dalam memberikan jaminan keamanan manusia. Kehadiran jaminan sosial nasional terbukti mengurangi beban kecemasan masyarakat Indonesia terhadap tantangan kesehatan di era modern.

"Ada 94 organisasi yang dinominasikan pada tahun ini dan salah satunya tentu BPJS Kesehatan," ujar Mike.

Prinsip gotong royong dalam sistem kesehatan Indonesia telah menjadi model yang patut dicontoh dunia internasional. Banyak perwakilan negara maju sengaja datang berkunjung untuk mempelajari keberhasilan Indonesia mengelola jaminan kesehatan semesta.

"'Mutual help' merupakan satu model yang harus dikembangkan. Ini bisa dicontoh banyak negara," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.

Selain itu, menurut Ghufron, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan memungkinkan analisis data transaksi kesehatan peserta dilakukan jauh lebih cepat. Aplikasi digital yang dikembangkan membantu diagnosis penyakit peserta menjadi lebih presisi dibandingkan metode pengolahan data manual.

"Sebenarnya sejak tahun 2014 hingga sepuluh tahun, atau lebih dari sepuluh tahun, sekarang 11 tahun, cakupan kepesertaan kami sudah mencapai 98 persen, dan sekarang angka 99 persen," kata Ghufron.

Pencapaian cakupan kesehatan semesta menempatkan posisi Indonesia setara dengan negara maju dalam aspek perlindungan sosial. Pengakuan global tersebut diharapkan mampu mendorong keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.