Potensi Maritim Sultra Melimpah namun Kesejahteraan Warga Pesisir Tertinggal

RRI.CO.ID, Kendari - Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) selama ini dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi kemaritiman sangat besar.

Wilayah ini dianugerahi garis pantai yang panjang, laut yang luas, serta sumberdaya ikan yang melimpah. Kondisi tersebut menjadikan Sultra sebagai salah satu daerah yang sangat strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di balik besarnya potensi tersebut, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok. Kekayaan laut yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat pesisir belum sepenuhnya memberi dampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Tidak sedikit warga yang tinggal di wilayah pesisir masih menghadapi kondisi ekonomi yang serba terbatas, dengan akses yang belum memadai terhadap fasilitas pendukung aktivitas perikanan dan pengembangan usaha kelautan.

Berbagai persoalan struktural masih menjadi tantangan utama dalam upaya optimalisasi sektor maritim di Sulawesi Tenggara. Kualitas sumberdaya manusia nelayan yang masih perlu ditingkatkan, minimnya infrastruktur perikanan, lemahnya pengawasan terhadap praktik illegal fishing, serta terbatasnya dukungan pembiayaan menjadi sejumlah faktor yang membuat potensi maritim daerah ini belum tergarap secara maksimal. Akibatnya, hasil tangkapan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang layak bagi nelayan, sementara distribusi dan pengolahan hasil laut juga belum berjalan efisien.

Pemerintah daerah sebenarnya telah menunjukkan perhatian terhadap potensi besar yang dimiliki Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, sebelumnya telah memaparkan kekuatan sektor maritim Sultra dalam audiensi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan perlunya dukungan yang lebih luas dari pemerintah pusat agar potensi kelautan dan perikanan di Sultra dapat benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejumlah langkah juga mulai dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat pesisir. Salah satunya adalah peresmian Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe. Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih dekat dengan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat peran nelayan sebagai bagian penting dari pembangunan sektor maritim.

Namun demikian, upaya tersebut masih harus dihadapkan pada berbagai tantangan nyata. Pada November 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan menyegel tiga lokasi pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin di Sulawesi Tenggara. Temuan ini menjadi sinyal bahwa pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan masih perlu diperkuat agar pemanfaatan ruang laut dapat berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat maupun negara.

Selain masalah pengawasan, koordinasi antarlembaga juga dinilai masih belum optimal. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di sektor kelautan sering kali belum berjalan terarah. Akibatnya, program pembangunan kerap berjalan sendiri-sendiri dan belum sepenuhnya menyasar kebutuhan mendasar masyarakat pesisir. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk sektor maritim juga dinilai masih belum sebanding dengan besarnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari wilayah ini.

Untuk menjadikan potensi tersebut sebagai kekuatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan, pendidikan vokasi kelautan, serta pendampingan usaha menjadi salah satu kunci penting. Selain itu, pembangunan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, cold storage, sarana transportasi hasil laut, dan fasilitas pengolahan juga perlu menjadi prioritas agar hasil tangkapan dapat lebih bernilai ekonomis.

Di samping itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap praktik illegal fishing serta pemanfaatan ruang laut tanpa izin juga sangat diperlukan. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi maritim yang besar justru berisiko hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat pesisir tetap berada dalam posisi yang lemah. Karena itu, kehadiran negara menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sumberdaya laut benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dengan komitmen politik yang kuat, koordinasi lintas sektor yang lebih baik, serta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk menjelma menjadi daerah maritim yang tidak hanya kaya sumberdaya, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Potensi besar yang dimiliki laut Sultra akan menjadi lebih bermakna apabila dikelola dengan serius, adil, dan berkelanjutan.