BPS Sultra Buka Ruang Perbaikan Data Desil

RRI.CO.ID Kendari - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi tenggara membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan ketidak sesuaian data desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan adanya masyarakat yang menyampaikan komplain terkait ketidak sesuaian desil merupakan bagian dari proses penyempurnaan data. Penggunaan desil sebagai dasar pengelompokkan kesejahteraan masyarakat masih tergolong baru sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan.

“Bagi masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan perbaikan melalui kanal yang telah di sediahkan, pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui situs yang tersedia dan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat digital dapat mendatangi kantor kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pengajuan perbaikan data,” Jelas Hadi Susanto di Kendari, Selasa 6 Oktober 2026.

Menurut Hadi pengajuan perubahan data tidak sertamerta membuat desil seseorang langsung berubah sebeb setiap pengajuan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu dan hasil verifikasi juga tidak selalu menyebabkan seseorang berpindah desil.

Sementara itu ketua tim Statistik Sosial BPS Sultra Muhammad Mulyadi menjelaskan desil merupakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah yang di bagi menjadi 10 kelompok. Dimana pengelompokan tersebut dilakukan dengan menggunakan 40 variabel dan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi desil seseorang.

“Jadi ketidaksesuaian dapat terjadi apabila data yang menjadi dasar penghitungan belum menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Seperti contoh perubahan kondisi ekonomi seseorang dapat berlangsung sangat cepat// seseorang sebelumnya masih bekerja seperti dapat kehilangan pekerjaan sehingga kondisi kesejahteraannya berubah,” ujar Mulyadi.

Mulyadi menambahkan penyempurnaan data membutuhkan partisipasi masyarakat serta kolaborasi antar kementrian dan lembaga agar data yang di gunakan semakin muktahir dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.