Gubernur Sultra Dorong Profesionalisme Analis Kebencanaan Daerah

RRI.CO.ID, Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melantik tujuh pejabat fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sultra.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 21 September 2026.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Keberadaan pejabat fungsional analis kebencanaan diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam melakukan pemetaan risiko dan menyusun langkah mitigasi yang lebih terarah.

Gubernur Sultra yang akrab disapa ASR mengatakan posisi analis kebencanaan memiliki peran penting karena Sultra termasuk wilayah dengan tingkat risiko bencana yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara profesional dan memahami berbagai potensi ancaman bencana di daerah.

Menurut ASR, pejabat yang baru dilantik tidak boleh memandang tugas sebagai sekadar rutinitas administratif. Peran mereka harus diarahkan pada upaya nyata dalam memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan serta penanganan bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada ASN yang dilantik. Jadikan momentum ini sebagai motivasi kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan dedikasi tinggi, loyalitas, serta menghasilkan kinerja yang terukur,” ujar Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya, ASR menyampaikan sejumlah instruksi yang harus menjadi pedoman bagi tujuh pejabat fungsional tersebut. Di antaranya bekerja secara profesional, menjaga integritas dan loyalitas sebagai aparatur sipil negara serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Para pejabat juga diminta menghasilkan kinerja yang dapat diukur di lapangan. Selain itu, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sejak dini menjadi perhatian agar pemerintah memiliki langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.

ASR turut menekankan pentingnya mendukung penanganan bencana secara cepat, tepat dan tanggap ketika terjadi kondisi kedaruratan. Kemampuan merespons situasi secara cepat dinilai menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Instruksi lainnya adalah membangun kolaborasi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, dunia usaha serta berbagai unsur lainnya perlu memiliki koordinasi yang baik dalam menghadapi potensi bencana.

ASR mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara sendiri. Analis kebencanaan diharapkan tidak hanya melakukan analisis risiko secara administratif, tetapi turut berperan dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons pemerintah ketika menghadapi bencana.

Menurutnya, analisis terhadap potensi risiko harus dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Dengan demikian, keberadaan pejabat fungsional tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Andi Khaeruni menjelaskan pengangkatan tujuh pejabat fungsional tersebut merupakan bagian dari program strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing jabatan.

“Ini menjadi keuntungan besar bagi daerah kita, karena proses pengangkatan dilakukan tanpa uji kompetensi dan Sultra menjadi yang pertama menerapkan ini untuk jabatan analis kebencanaan,” ujar Andi Khaeruni.

Pengangkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPBD Provinsi Sultra. Dengan adanya pejabat fungsional yang memiliki tugas khusus di bidang analisis kebencanaan, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Adapun tujuh pejabat Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda lingkup Pemerintah Provinsi Sultra yang dilantik yakni Andi Astiani Achmad, S.Sos., Haridju Ringkoda, A.Ks., Nur Arief, SE., Henny Handayani, SS., M.Si., Lisnawati, SE., Harmina, S.Si., dan Busra, SKM., M.M. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi langkah penguatan kelembagaan BPBD Sultra dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang profesional, responsif dan berbasis kolaborasi.