Koltim Perkuat Sistem Pencegahan Perlindungan Anak Melalui Kebijakan Terpadu

RRI.CO.ID, Kendari – Sebanyak 11 kasus terkait perlindungan anak tercatat di Kolaka Timur sepanjang tahun 2025, terdiri dari 9 kasus pada anak perempuan dan 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data tersebut dipaparkan dalam kegiatan bimbingan teknis pemenuhan hak anak yang diselenggarakan DPPPA Koltim di Aula Mess Pemda Tirawuta, Kamis 17 September 2026

Asisten III Setda Koltim, Irwan Kara, S.Sos., MM, pada kesempatan itu mengatakan pemenuhan hak anak tidak sekadar mencegah kekerasan, melainkan mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, hingga pola pengasuhan yang layak.

“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Karena itu, pemenuhan hak anak perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah,” tegas Irwan Kara

Sementara itu Kepala DPPPA Koltim, Ferry Armeinus, S.T., M.Eng.Sc., menjelaskan kegiatan tersebut juga mengarahkan peran aktif dunia usaha, media, dan Forum Anak Daerah agar lebih optimal mendukung upaya pencegahan dan penanganan dini kasus pelanggaran hak anak.

“Kami ingin peserta memahami indikator pemenuhan hak anak, sehingga data yang dikumpulkan akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan yang benar-benar melindungi anak-anak di wilayah ini,” ujar Ferry.

Dengan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan media, pemenuhan hak serta perlindungan anak di Kolaka Timur diharapkan semakin kokoh dan berkelanjutan, menuju terwujudnya Kabupaten Layak Anak di tahun mendatang.

Kegiatan bimbingan teknis pemenuhan hak anak yang diselenggarakan DPPPA Koltim diikuti 55 peserta dari berbagai lapisan ini bertujuan memperbaiki sistem perlindungan sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi sebagaimana diatur undang-undang