Gubernur Sultra Gandeng Kejati Amankan Aset dan Tata Kelola SDA

RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengamankan aset daerah dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Kerja sama tersebut menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset Sumber Daya Alam: Membangun Keadilan Restoratif, Legal Resilience, dan Tata Kelola Berkelanjutan yang digelar Kejati Sultra di Hotel Claro Kendari, Selasa (8 September 2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81.

Gubernur Sultra menyampaikan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan aset daerah.

Menurutnya, dari sekitar 800 aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan belum tertib, kerja sama antara Pemprov Sultra dan Kejati Sultra telah menghasilkan pengembalian sejumlah aset daerah.

Salah satu aset yang berhasil dikembalikan berupa tanah dengan luas sekitar 49.970 hektare.

“Tanpa kolaborasi, tanpa kerja sama, maka tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri,” katanya.

Selain persoalan aset, Gubernur juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan yang menjadi salah satu potensi besar Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan.

Pemprov Sultra juga terus mendorong kewajiban jaminan reklamasi bagi kegiatan pertambangan sebagai bagian dari upaya memastikan pemulihan lingkungan pascatambang.

Gubernur meminta dukungan Kejati Sultra dan Polda Sultra dalam memperkuat pengawasan serta penegakan aturan di sektor sumber daya alam.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat pengamanan aset, pemulihan lingkungan, dan pembenahan tata kelola sumber daya alam di Sulawesi Tenggara. (Wulan/Kominfo)