Sekda Kolut Pimpin Satgas MBG, Perkuat Sinergi Program

RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG.

Satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Pembentukan tim menjadi langkah pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terkoordinasi, efektif dan tepat sasaran.

Dalam struktur Satgas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., dipercaya sebagai Ketua. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ditetapkan sebagai Wakil Ketua, sedangkan Kepala Dinas Kesehatan menjadi Sekretaris Satgas dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai Wakil Sekretaris.

Sebagai Ketua Satgas, Sekda Muhammad Idrus memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah. Koordinasi tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di wilayah Kolaka Utara.

Keterlibatan berbagai unsur dalam Satgas dinilai penting karena pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan. Program tersebut juga membutuhkan perhatian terhadap kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, ketepatan sasaran serta pengawasan.

Sekda Kolaka Utara Muhammad Idrus mengatakan keberhasilan program membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, koordinasi antarunsur yang terlibat harus dibangun sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi seluruh pihak. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar pelaksanaannya berjalan baik, terarah dan tepat sasaran,” kata Muhammad Idrus, Minggu, 30 Agustus 2026.

Menurutnya, Satgas tidak hanya bertugas memastikan program berjalan secara administratif, tetapi juga mendorong setiap unsur menjalankan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Dengan pembagian tugas yang jelas, berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan MBG diharapkan dapat ditangani secara terpadu.

Pengawasan menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat karena program berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Setiap tahapan pelaksanaan perlu mendapat perhatian agar makanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan.

“Yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap unsur dalam Satgas harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta membangun koordinasi yang kuat,” ujarnya.

Pembentukan Satgas juga menjadi wadah untuk menyatukan peran perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama program berjalan.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya akan mengoptimalkan koordinasi antaranggota Satgas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat memberikan dukungan sesuai fungsi yang dimiliki sehingga pelaksanaan MBG tidak berjalan secara sektoral.

Dengan adanya Satgas, pemerintah daerah memiliki struktur koordinasi yang secara khusus mengawal percepatan pelaksanaan MBG di Kolaka Utara. Penguatan koordinasi ini diharapkan dapat memastikan program berjalan secara terarah sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi kelompok penerima.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya akan terus didukung melalui kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang berkelanjutan.