RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.
Kesepakatan tersebut selanjutnya bakal menjadi pijakan bagi tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangiwangi, Rabu, 26 Agustus 2026. Kesepakatan itu menjadi tahapan dan landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses penyusunan serta pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Wakatobi Haliana melalui Wakil Bupati Safia Wualo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Wakatobi atas kebersamaan, kesungguhan, dan komitmen selama rangkaian pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026.
"Berbagai pandangan, masukan, koreksi, hingga penyempurnaan yang muncul dalam proses pembahasan merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang harus dijawab secara bersama-sama," ujarnya menyampaikan pendapat akhir Bupati Wakatobi.
Ia menerangkan, Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Wakatobi.
Safia Wualo juga mengingatkan, kondisi dan kemampuan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus dilaksanakan secara cermat, terukur, dan penuh tanggung jawab dengan tetap mengutamakan pelayanan publik, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan daerah.
“Perubahan anggaran tidak boleh berhenti hanya pada perubahan angka dalam dokumen, tetapi harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pintanya.
Ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan DPRD untuk terus menjaga sinergi, komunikasi, dan semangat kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan APBD.
Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul selama proses pembahasan harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan ruang untuk saling memberikan masukan demi penyempurnaan kebijakan. Perbedaan tersebut, kata dia, harus dikelola menjadi kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kata Safia Wualo, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen perencanaan. APBD merupakan instrumen utama pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Wakatobi.
"Kami berharap nota kesepakatan bersama yang telah dicapai dapat menjadi pijakan kuat bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengawal pembangunan secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab," harapnya.
Di kesempatan itu Safia Wualo menuturkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh perangkat daerah, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
"Dengan kebersamaan, sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, kita optimis dapat terus menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mewujudkan Wakatobi yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....