RRI.CO.ID, Kendari -– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan melalui simulasi penanggulangan bencana yang melibatkan personel gabungan.
Simulasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan Provinsi Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26 Agustus 2026).
Kegiatan dipimpin Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan disaksikan Forkopimda Sultra, para kepala daerah serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Simulasi melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD serta perangkat daerah terkait. Setiap personel memperagakan tahapan penanganan bencana, mulai dari menerima informasi kejadian, koordinasi antarpihak, pengerahan personel hingga penanganan di lokasi bencana.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan simulasi menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan personel sekaligus memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif ketika menghadapi kondisi darurat.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dibuktikan melalui kegiatan apel. Kemampuan personel dan kesiapan sarana harus diuji sehingga setiap unsur mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Saya juga mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” ujarnya.
Andi Sumangerukka menekankan penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama karena bencana dapat berkembang dengan cepat dan berdampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat.
Karena itu, koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, BKSDA dan instansi teknis lainnya perlu terus diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sultra Tahun 2022–2026, tujuh kabupaten/kota berada pada tingkat risiko tinggi Karhutla, yakni Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau.
Sementara seluruh kabupaten/kota di Sultra berada pada tingkat risiko tinggi untuk bencana kekeringan.
Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi September hingga Oktober 2026, pemerintah daerah diminta meningkatkan patroli, deteksi dini serta respons cepat terhadap setiap laporan titik api.
Selain kesiapan personel, pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, termasuk peralatan pemadam, logistik serta dukungan untuk menghadapi potensi krisis air bersih.
Gubernur juga meminta BPBD mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi dalam mendukung pemantauan serta pengambilan keputusan secara cepat.
Pelaksanaan simulasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana selama musim kemarau.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan bencana kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat dan Bupati Buton Utara sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....