RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sultra.

Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sultra pada Senin, 3 Agustus 2026.

Dokumen anggaran tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sultra Hugua kepada Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala dengan didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD.

Dalam pidato penjelasan Gubernur yang dibacakan oleh Wagub Hugua, KUA memuat arah kebijakan umum penyusunan APBD, sedangkan PPAS menjabarkan prioritas program beserta batas plafon anggaran bagi setiap perangkat daerah.

Rancangan KUA-PPAS 2027 disusun berlandaskan RKPD 2027 yang telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat serta memperhitungkan kondisi kapasitas fiskal daerah.

Pemprov Sultra menegaskan tetap memprioritaskan pemenuhan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agromaritim.

Selain itu, alokasi anggaran belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, dipastikan tetap terjamin.

Penyusunan kerangka anggaran ini didukung oleh indikator capaian makro ekonomi daerah.

Pada triwulan I 2026, perekonomian Sultra mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,23 persen dengan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp52,55 triliun.

Kondisi kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren positif yang ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,14 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,25 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 yang meningkat ke angka 74,25.

Mengenai gambaran kebijakan umum keuangan daerah TA 2027, target pendapatan daerah dirancang sebesar Rp3,243 triliun.

Rincian pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,635 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,607 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,323 triliun guna membiayai program-program prioritas dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Adapun pada komponen penerimaan pembiayaan, dialokasikan bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp79 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk TA 2027 tidak direncanakan.

Wagub Hugua berharap proses pendalaman materi dan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kesepakatan bersama sebagai landasan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2027.