RRI.CO.ID Kendari - Sebelum memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Kendari tersebut dibuka secara resmi oleh Kamis 30 Juli 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), La Poku beserta jajaran pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Sultra.

Kepala KPPN Kendari, Jaka Susila menegaskan evaluasi pelaksanaan anggaran merupakan momentum penting untuk mengukur kualitas pengelolaan APBN sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja selama Semester I Tahun Anggaran 2026.

“Kami mengajak seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran agar penyerapan anggaran tidak hanya optimal secara kuantitas, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berkualitas,” ungkap Jaka Susila.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Evaluasi ini menjadi sarana untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat koordinasi dengan KPPN agar pengelolaan anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra semakin efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi pada tahun 2026,” ujarnya.

Melalui kegiatan evaluasi ini, para peserta memperoleh pemaparan mengenai capaian pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2026, indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), strategi percepatan realisasi anggaran pada Semester II, serta langkah-langkah penyelesaian berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sultra dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara, sekaligus mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.