RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bersama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Auditorium Kantor Bupati, Rabu 22 Juli 2026 yang kegiatannya dihadiri ratusan kepala desa dan menjadi momentum krusial untuk menyatukan langkah menghadapi penurunan alokasi Dana Desa sekaligus memperkuat integritas pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo pada kesempatan itu menjelaskan kemajuan daerah tak akan tercapai tanpa desa yang kuat dan mandiri. Setiap rupiah yang diterima merupakan amanah mutlak untuk memperbaiki layanan publik, menggerakkan ekonomi warga, serta memberdayakan potensi lokal. Meskipun alokasi Dana Desa tahun 2026 turun signifikan menjadi Rp 91 miliar dari sebelumnya Rp 250 miliar, kualitas pengelolaan justru harus ditingkatkan, bukan diturunkan.

“Kemajuan Kabupaten Konawe Selatan tidak mungkin dicapai tanpa desa yang kuat. Keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas pengelolaan. Dana desa harus dikelola transparan, akuntabel, berbasis data nyata, dan pertanggungjawaban harus lengkap serta valid,” tegas Irham Kalenggo.

Ia mengingatkan keluhan masyarakat terkait keterbukaan informasi harus menjadi perhatian serius. Hasil pengawasan BPKP dan aparat hukum harus menjadi alarm perbaikan sistem, bukan sekadar penyelesaian sesaat. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga kehati-hatian agar tidak merugikan desa. Sebagai solusi, kepala desa diminta lebih kreatif menggali potensi pertanian, perikanan, pariwisata, dan mengoptimalkan BUMDes secara profesional.

Dengan pengelolaan yang jujur, cermat, dan berinovasi, keterbatasan dana justru memacu kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan visi Konsel SETARA, mewujudkan desa yang sehat, cerdas, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.