RRI.CO.ID, Kendari - Kolaborasi antar-instansi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing di Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, Azwar Anas, pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) , di Claro Hotel Kendari , Selasa 21 Juli 2026.

Rapat yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara ini menghadirkan berbagai instansi vertikal dan daerah guna memperkuat sinergi dalam pengawasan yang terintegrasi dan menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antar-instansi.

Menurutnya, pengawasan orang asing tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kolaborasi yang kuat serta pertukaran informasi yang intensif antar-lembaga.

“Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat TIMPORA ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar-instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara,”

Ia menegaskan, integrasi data dan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam memastikan setiap aktivitas warga negara asing dapat terpantau dengan baik.

“Dengan harapan seluruh warga negara asing baik tenaga kerja, keluarga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku.” lanjutnya.

Selain itu, penguatan sinergi antar-instansi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong manfaat ekonomi dari keberadaan orang asing.

“Sehingga warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.” tambahynya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah instansi, di antaranya Perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Komandan Korem 143 Halu Oleo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara.

Selain itu, turut hadir Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sulawesi Tenggara, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Haluoleo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Pos BAIS TNI Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe A-3 Kendari, Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor UPBU Kelas I Haluoleo, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas I Kendari, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Kelas II Non TPI Baubau, dan Kelas III Non TPI Wakatobi.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pengawasan orang asing diharapkan semakin efektif, terintegrasi, dan mampu mendukung stabilitas keamanan serta iklim investasi di daerah.