RRI.CO.ID, Kendari – Sebagai bagian upaya pencegahan korupsi, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan literasi dan keterbukaan informasi pelayanan pertanahan. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara triwulanan mulai September 2026 guna memastikan pelayanan berjalan akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi warga.
Sekda Kab Kolaka Akbar S.Sos MM pada kesempatan itu mengatakan Langkah tersebut diambil agar masyarakat memahami prosedur dengan benar, sekaligus mengawasi kinerja aparatur. Pelayanan yang terbuka dinilai efektif menghilangkan celah ketidakjelasan yang sering merugikan pemohon.
“Tujuan akhir kami adalah layanan yang cepat, tepat, dan tidak merugikan hak masyarakat,” tegas Sekda Akbar
Diharapkan , dengan sistem yang transparan dan evaluasi berkelanjutan, pelayanan publik di bidang pertanahan semakin terjamin keadilannya. Hal ini menjadi bukti nyata tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....