RRI.CO.ID, Kendari - Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, fasilitas layanan kesehatan, dan lembaga pendamping diharapkan mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan kasus.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kota Kendari, Sitti Bae, S.Sos., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat wawancara bersama penyiar Yuliana Linda pada program Pengarusutamaan Gender di RRI Pro 1 Kendari. Menurut Sitti Bae, setiap laporan yang diterima akan ditangani melalui mekanisme sesuai ketentuan dengan melibatkan instansi terkait berdasarkan kebutuhan korban.

Sitti Bae menjelaskan DP3A berperan sebagai pintu masuk layanan pengaduan sekaligus melakukan asesmen awal terhadap korban. Selanjutnya, koordinasi dilakukan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kepolisian, rumah sakit, puskesmas, lembaga bantuan hukum, serta lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh layanan hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial secara terpadu.

Transparansi dalam penanganan perkara dinilai penting agar korban mengetahui perkembangan proses penyelesaian kasus tanpa mengabaikan kerahasiaan identitas dan keamanan korban. Keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menangani kasus kekerasan.

Sitti Bae mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap perempuan. Dukungan keluarga, lingkungan, pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga layanan menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang responsif, transparan, dan berkeadilan sehingga setiap korban memperoleh hak serta pendampingan secara optimal.