Kolaka Utara Perkuat Pengendalian Korupsi Wujudkan Pemerintahan Bersih

RRI.CO.ID Kendari – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar asistensi guna meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya strategis membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan, Rabu 17 Juni 2026

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut kerja sama yang telah disepakati, dengan pembahasan meliputi pemahaman konsep IEPK, penggunaan aplikasi pendukung, hingga penilaian risiko korupsi di lingkungan kerja. Asistensi ini difasilitasi sepenuhnya oleh BPKP guna memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan sistem pengawasan yang efektif.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menegaskan pencegahan korupsi merupakan syarat mutlak bagi kemajuan daerah. Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Korupsi bukan sekadar masalah pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata yang dapat menghambat akselerasi pembangunan daerah, merusak tatanan sosial, serta merugikan masyarakat Kolaka Utara yang kita cintai. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian korupsi harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi,” tegas Nurrahman Umar

Ia menjelaskan IEPK terdiri dari tiga pilar utama, yaitu kemampuan mengelola risiko, strategi pencegahan melalui penguatan sistem dan digitalisasi, serta penanganan kasus yang tegas dan memberikan efek jera. Bupati juga mengingatkan agar seluruh aparatur bekerja dengan teliti, karena kelalaian administrasi sekecil apa pun dapat berujung pada masalah hukum.

Dengan pemahaman yang lebih matang dan sistem pengendalian yang diperkuat, diharapkan indeks pengendalian korupsi di Kolaka Utara dapat terus meningkat. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan visi daerah menuju pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga.