Wakil Kepala BPS RI Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tenggara

RRI.CO.ID, Kendari - Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Apel Gabungan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin, 15 Juni 2026.

Pencanangan yang dirangkaikan dengan apel gabungan Pegawai Pemprov Sulawesi Tenggara ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Agenda besar ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda Sultra, Pj. Sekretaris Daerah Sultra, Wakil Walikota Kendari, pimpinan BUMN/BUMD, asosiasi usaha, serta jajaran BPS dengan total peserta mencapai lebih dari 1.200 orang.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan lapangan, Wakil Kepala BPS RI memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026.

Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan usaha dan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara membacakan deklarasi serta menandatangani dukungan pelaksanaan SE2026 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah.

Dalam amanatnya, Wakil Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan yang diberikan dalam menyukseskan program nasional ini.

Dukungan tersebut menunjukkan visi bersama bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari ketersediaan data yang berkualitas.

"Pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang berkualitas," ujar Sonny Harry Budiutomo Harmadi saat memimpin apel.

Dikatakqn, tanggal 15 Juni 2026 merupakan momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia.

Dari Sulawesi Tenggara, seluruh pemangku kepentingan turut mengawali gerakan untuk mencatat dinamika serta struktur perekonomian bangsa.

Setiap unit usaha akan didata secara mendetail guna menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan.

Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat bupati, wali kota, hingga kepala desa, untuk turut berpartisipasi aktif karena Sensus Ekonomi merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.