RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien hingga April 2026 berhasil mencatat efisiensi anggaran lebih dari Rp1,3 miliar . Penghematan ini diperoleh berkat penerapan sistem pengawasan kehadiran yang lebih akurat dan terintegrasi, sehingga penggunaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, transparan, dan sesuai kebutuhan.

Sebagian besar efisiensi berasal dari pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 897.342.783 untuk periode Januari–April 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pembayaran TPP kini disesuaikan secara ketat dengan tingkat kehadiran dan disiplin kerja masing-masing aparatur. Selain itu, pemerintah juga menghemat sekitar Rp470 juta per tahun yang sebelumnya digunakan untuk membayar tenaga administrasi pencatat absensi manual di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel. Menurutnya, setiap hak yang diterima aparatur harus sejalan dengan kewajiban dan kinerja yang dijalankan dalam melayani masyarakat.

“Pemerintah ingin memastikan setiap hak yang diterima ASN sejalan dengan kewajiban yang dilaksanakan termasuk disiplin kerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Siska Karina Imran, Senin. 8 Juni 2026.

Wali Kota menambahkan, dana yang berhasil dihemat tidak akan mengendap begitu saja, melainkan akan dialokasikan kembali untuk mendukung berbagai program prioritas daerah. Penggunaannya diarahkan langsung untuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Kota Kendari.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah kota Kendari membuktikan bahwa peningkatan tata kelola kepegawaian dapat sekaligus mendukung efisiensi keuangan daerah. Pengelolaan yang lebih hemat dan terarah menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi daerah