RRI.CO.ID, Kendari - Transparansi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi perhatian utama pemerintah daerah guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik. Hal tersebut disampaikan oleh Zumi Kudus, Widyaprada Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Sama BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam program Sultra Pagi Ini di Pro 1 RRI Kendari, Kamis 11 Juni 2026.

Menurut Zumi Kudus, upaya mencegah kecurangan dalam pelaksanaan SPMB harus dilakukan melalui pengawasan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Ia menegaskan bahwa proses penerimaan murid baru tidak dapat diawasi oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Zumi menjelaskan, pemerintah daerah telah membentuk kepanitiaan SPMB yang melibatkan sejumlah instansi guna memperkuat pengawasan. Di antaranya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang berperan dalam memverifikasi data kependudukan dan kartu keluarga calon murid, sehingga dapat mencegah manipulasi data domisili.

Selain itu, Dinas Sosial juga dilibatkan untuk memastikan validitas data peserta dari jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Keterlibatan instansi tersebut dinilai penting agar bantuan pendidikan dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Lebih lanjut, Zumi menyebutkan bahwa Inspektorat juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB. Kehadiran Inspektorat diharapkan mampu memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat dapat menciptakan pelaksanaan SPMB yang lebih terbuka, adil, dan berintegritas. Dengan pengawasan yang kuat dan melibatkan banyak pihak, potensi kecurangan dapat diminimalkan sehingga seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.

Melalui sistem pengawasan bersama tersebut, pemerintah optimistis pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Sulawesi Tenggara dapat berlangsung secara transparan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan murid baru.