RRI.CO.ID Kendari – Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menerima kunjungan perwakilan Kementerian Hukum Dr. Linda Fatmawati Saleh, SH.,MH. dan Evi Risnawati,S.H.,MH dalam rangka penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Kota Kendari sebagai Juara I Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekda Kota Kendari, Selasa 2 Juni 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mengelola dan menyediakan dokumentasi serta informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan terintegrasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Sekda Amir Hasan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum di Kota Kendari.

“Keberadaan JDIH memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kemudahan akses informasi produk hukum daerah kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya akan terus ditingkatkan agar semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkapnya.

Sementara Perwakilan Kementerian Hukum Sultra Dr. Linda Fatmawati Saleh, SH.,MH. menyampaikan penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kelengkapan dokumentasi produk hukum, kualitas pengelolaan website JDIH, inovasi layanan, hingga tingkat pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat.

Prestasi yang diraih Kota Kendari ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh daerah di Sulawesi Tenggara untuk terus mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Dengan diraihnya penghargaan Juara I Pengelolaan JDIH tingkat Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan informasi hukum, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.