RRI.CO.ID Kendari – Jelang kedatangan Menteri Dalam Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Kendari, Selasa 26 Mei 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang kedatangan Menteri Dalam Negeri di Kota Kendari.

Peninjauan dilakukan mulai dari area dapur pengolahan makanan, ruang distribusi, sistem sanitasi, hingga fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan program MBG. Gubernur dan wali kota tampak mengecek langsung standar kebersihan serta kesiapan operasional SPPG yang nantinya menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi dalam agenda pemerintah pusat.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan, kunjungan tersebut bukan hanya bagian dari persiapan agenda kunjungan pejabat pusat, tetapi juga untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG di daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

“Selain mempersiapkan, kami juga ingin mengontrol sejauh mana kesiapan SPPG ini. Jangan sampai nanti hanya sekadar peresmian, tetapi kualitas dan standarnya tidak terpenuhi,” ujarnya.

Menurut gubernur, kualitas layanan dan standar operasional menjadi faktor utama keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan, kelalaian terhadap standar dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, khususnya para penerima manfaat program.

“Kalau standar tidak dipenuhi, kualitas tidak akan didapatkan. Kalau kualitas tidak baik, tentu bisa menimbulkan masalah. Karena itu standar harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Andi Sumangerukka juga mengimbau seluruh pengelola SPPG di Sulawesi Tenggara agar mematuhi seluruh ketentuan dan standar operasional yang berlaku, mulai dari pengolahan makanan, sanitasi, hingga sistem distribusi.

“Saya ingin mengimbau kepada seluruh SPPG di Sulawesi Tenggara agar memenuhi standar yang ditentukan sehingga kualitas program ini tetap terjaga,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan Pemerintah Kota Kendari memberi perhatian serius terhadap aspek pengawasan pelaksanaan MBG, terutama terkait sanitasi lingkungan dan pengelolaan limbah.

Menurutnya, seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kelengkapan izin lingkungan lainnya.

“Kami ingin semua SPPG sesuai SOP yang berlaku. Masalah SLHS, IPAL, dan dampak lingkungan harus segera dipenuhi karena ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Siska juga menjelaskan, Pemkot Kendari telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Satgas tersebut terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, hingga instansi teknis lainnya yang bertugas memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai ketentuan.

Menurut Wali Kota Siska, pengawasan ketat diperlukan agar program strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kesehatan dan lingkungan.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari berharap seluruh kesiapan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung program strategis nasional.