Pasokan Minyak Goreng di Kendari Terganggu, Distribusi Nasional Dipercepat

RRI.CO.ID, Kendari – Gangguan pasokan minyak goreng di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah pusat. Kebijakan percepatan distribusi pun dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kota Kendari disebut dipicu berkurangnya pasokan secara nasional, ditambah meningkatnya kebutuhan masyarakat pascabencana banjir.

Kondisi ini membuat stok di tingkat daerah cepat terserap.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengatakan sebelumnya pemerintah pusat melalui bantuan pangan telah menyalurkan minyak goreng ke daerah terdampak banjir, sehingga persediaan yang ada langsung habis dimanfaatkan masyarakat.

“Karena Kendari sempat dilanda banjir, Bulog melalui Badan Pangan Nasional memberikan bantuan. Jadi stok yang ada langsung habis. Tapi dalam waktu dekat ini sudah tersedia kembali,” ujarnya, awal pekan lalu.

Pemerintah memastikan pasokan baru minyak goreng saat ini sedang dalam proses distribusi menuju Kota Kendari untuk memenuhi kembali kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Kendari, Syarifuddin, menegaskan kelangkaan yang terjadi bukan akibat pembatasan pembelian, melainkan karena keterbatasan pasokan di tingkat nasional.

“Tidak ada pembatasan pembelian minyak goreng. Hanya memang sekarang di pasaran lagi langka,” jelasnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan disebut tengah mempercepat distribusi minyak goreng, termasuk produk Minyakita, agar segera tersedia merata di seluruh wilayah.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan produsen, distributor, hingga BUMN untuk memastikan tidak ada penahanan stok yang dapat memperparah kondisi di lapangan.

“Pemerintah juga melibatkan asosiasi pedagang pasar untuk memastikan distribusi benar-benar sampai ke pedagang dan pengecer rakyat,” tambah Syarifuddin.

Sejumlah wilayah di Indonesia Tengah dan Timur saat ini masih menjadi fokus pengawasan pemerintah karena kondisi harga dan pasokan yang belum stabil.

Melalui langkah percepatan distribusi dan pengawasan rantai pasok, pemerintah menargetkan ketersediaan minyak goreng kembali normal dalam waktu dekat serta harga tetap terjangkau bagi masyarakat.