RRI.CO.ID, Tirawuta - Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Supervisi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Kantor Bupati Kolaka Timur Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta ini berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026.

Tim supervisi Ditpamobvit Polda Sultra dipimpin oleh Kasubdit VIP AKBP Jajang Kiswara dan disambut oleh Sekretaris Daerah Kolaka Timur Rismanto Runda.

Supervisi ini bertujuan untuk membangun budaya keamanan yang terintegrasi melalui sinergi antara Polri dan Pemerintah Daerah.

Upaya bersama tersebut ditujukan guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman terhadap aset negara maupun objek vital pelayanan masyarakat.

Sekda Koltim Rismanto Runda menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan supervisi berkala dari pihak kepolisian tersebut.

Kolaborasi ini dinilai sangat penting dalam memastikan seluruh fasilitas publik memiliki sistem pengamanan yang optimal.

"Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyambut baik kegiatan supervisi ini sebagai bentuk penguatan sistem keamanan di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Rismanto Runda.

Melalui evaluasi dan pendampingan dari Ditpamobvit Polda Sultra, standar pengamanan di setiap instansi diharapkan menjadi semakin baik serta profesional.

Dalam pelaksanaan agenda tersebut, Pemkab Koltim turut melibatkan sejumlah unsur terkait di lingkup pemerintahan daerah.

Personel yang dilibatkan mulai dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pengawal Pribadi (Walpri), hingga jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selain melakukan supervisi di lingkungan Kantor Bupati, tim Ditpamobvit Polda Sultra juga melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan.

Beberapa titik pelayanan publik strategis di Kabupaten Koltim yang menjadi sasaran peninjauan antara lain Kantor Disdukcapil serta Kantor Disnakertrans.

Peninjauan itu difokuskan pada asesmen sistem pengamanan fisik dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan di masing-masing kantor.

Petugas juga memeriksa tingkat kesiapsiagaan personel pengamanan dalam menghadapi potensi gangguan terhadap operasional pelayanan publik.

Menurutnya, sistem yang tangguh akan memberikan perlindungan optimal terhadap aset negara serta menjamin kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.