RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Kota Kendari mulai mengintensifkan langkah-langkah teknis untuk menangani dampak banjir setelah resmi menetapkan status tanggap darurat sejak 11 Mei 2026.

Menindaklanjuti kunjungan Menteri Pertanian sebelumnya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menggelar rapat terpadu bersama Forkopimda, BWS Wilayah VII Sulawesi, dan BPJN guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur pengendali air.

Langkah ini diambil mengingat luasnya cakupan wilayah yang terdampak serta ribuan warga yang kini bergantung pada efektivitas penanganan pemerintah.

Wali Kota menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah kawasan Sungai Wanggu, yang diidentifikasi sebagai jalur utama penyebab banjir di ibu kota Sulawesi Tenggara tersebut.

“Per tanggal 11 Mei Pemerintah Kota Kendari sudah menetapkan Kendari tanggap bencana,” ujar Siska Karina Imran usai rapat koordinasi, Selasa, 12 Mei 2026.

Sebagai upaya darurat di lapangan, petugas mulai menutup sejumlah pintu air dan mengerahkan mesin pompa untuk menyedot genangan di permukiman warga seiring dengan mulai surutnya debit sungai.

Kementerian PUPR bersama BWS juga tengah menyiapkan pembangunan tanggul darurat di Sungai Wanggu sebagai solusi jangka pendek untuk melindungi warga dari potensi luapan susulan.

Menurut data teknis, aliran dari hulu yang melewati sungai tersebut memberikan kontribusi besar terhadap kondisi banjir di wilayah perkotaan.

“Kurang lebih 60 persen banjir di Kota Kendari sumber alirannya dari sini, sehingga memang membutuhkan penanganan lebih serius,” tambahnya.

Pembangunan tanggul ini akan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan berkelanjutan.

Wali Kota berharap integrasi penanganan lintas instansi ini dapat memutus siklus banjir yang kerap berulang setiap kali memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi.

Selain pembangunan fisik, pemantauan terhadap titik-titik rawan genangan terus dilakukan oleh personel di lapangan guna memberikan respons cepat jika terjadi keadaan darurat.

Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil telah dikoordinasikan secara matang agar tidak menimbulkan dampak baru bagi wilayah di sekitarnya.