RRI.CO.ID Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas aparatur negara melalui partisipasi aktif pada kegiatan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM melalui Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara.

Kegiatan yang dilaksanakan Rabu, 6 Mei 2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengangkat tema penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai HAM bagi ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Kemenkum Sultra, Astrid Yudi Purnamasari dipercaya menjadi moderator. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Astrid memandu jalannya diskusi secara interaktif, menjembatani penyampaian materi oleh narasumber dengan partisipasi aktif para peserta, sehingga kegiatan berlangsung dinamis dan konstruktif.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur negara terkait pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Melalui forum ini, peserta memperoleh penguatan terkait integrasi perspektif HAM dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan pelayanan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan jajaran Kanwil dalam kegiatan strategis tersebut. Menurutnya, partisipasi aktif pegawai Kanwil Kemenkum Sultra, termasuk sebagai moderator, merupakan wujud kontribusi nyata dalam mendukung penguatan budaya HAM di lingkungan pemerintahan.

“Pemahaman HAM harus menjadi bagian dari kompetensi setiap aparatur negara agar pelayanan publik yang diberikan semakin humanis, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya.