RRI.CO.ID, Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan persiapan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026. Hingga pertengahan April, proses survei rumah untuk calon penerima bantuan dilaporkan telah mencapai sekitar 50 persen di lima kabupaten.

Program yang didukung anggaran sebesar Rp30 miliar ini menargetkan pembangunan 600 unit rumah yang tersebar di 10 kabupaten, yakni Bombana, Konawe, Kolaka, Wakatobi, Buton Selatan, Buton Utara, Muna, Muna Barat, Kolaka Utara, serta Konawe Kepulauan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan bahwa pendataan penerima manfaat menjadi salah satu tahapan krusial sebelum pembangunan dimulai. Saat ini, tim di lapangan masih melakukan verifikasi kondisi rumah warga agar bantuan tepat sasaran.

“Proses survei sudah berjalan di lima kabupaten dan progresnya sekitar 50 persen. Kami targetkan lima kabupaten lainnya bisa segera dirampungkan dalam waktu satu minggu ke depan,” ujarnya, Senin 20 April 2026.

Diketahui setiap unit rumah akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50 juta. Dengan skema tersebut, pemerintah provinsi memastikan kualitas bangunan tetap layak huni sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia menambahkan, di sisi lain, tahapan perencanaan program juga terus dikebut. Pemprov Sultra menargetkan seluruh proses administrasi dan perencanaan teknis dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar pembangunan fisik bisa segera dimulai.

“Untuk tahap perencanaan, kami upayakan selesai bulan ini, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dimulai pertengahan Mei 2026,” tambahnya.

Dia menjelaskan, program RTLH ini merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.