Gubernur Sultra Lantik Ratusan Pejabat, Delapan Kadis Bergeser

RRI.CO.ID, Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, melantik 112 pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat fungsional di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 20 April 2026.

Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 pejabat pimpinan tinggi pratama, 45 pejabat administrator, 34 pejabat pengawas, serta 25 pejabat fungsional.

Adapun sejumlah pejabat yang dilantik dan mengalami rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Muhammad Rajulan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setelah sebelumnya memimpin Dinas Perhubungan.

Muhammad Fadlansyah dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sultra.

Sementara itu, J. Rober dipercaya sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda.

Selanjutnya, Mustakim Darwis dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Andrian sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Andi Syahrir sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain itu, Dewi Rosaria Amin menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, dan Wawan Arianto dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur mengingatkan seluruh aparatur untuk mengubah paradigma kerja dari pola pikir dilayani menjadi melayani masyarakat.

Andi Sumangerukka menyatakan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional oleh setiap individu.

“Pertanggungjawabkan jabatan kalian secara profesional dan pegang teguh nilai-nilai integritas selama menjalankan tugas,” ujar Andi Sumangerukka.

Pemerintah berharap rotasi ini mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur juga menyampaikan agar pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja guna mempercepat realisasi program pemerintah.