RRI.CO.ID, Kendari - Upaya mendorong transparansi badan publik terus diperkuat melalui refleksi pelaksanaan e-Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi tahun 2025 sekaligus persiapan menghadapi e-Monev Komisi Informasi (KI) 2026. Hal ini disampaikan oleh Andi Ulil Amri dalam sebuah kegiatan diskusi dan evaluasi.

Dalam pemaparannya, Andi Ulil Amri menjelaskan bahwa pelaksanaan e-Monev 2025 menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana badan publik menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam hal konsistensi penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat.

“Refleksi 2025 menunjukkan adanya peningkatan, namun belum merata. Masih ada badan publik yang perlu memperkuat komitmen dalam menyediakan informasi secara terbuka dan responsif,” ujarnya.

Menurutnya, e-Monev bukan sekadar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk mendorong perubahan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, persiapan menuju e-Monev KI 2026 perlu dilakukan lebih matang, terutama dalam aspek kelembagaan dan tata kelola informasi.

Ia juga menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan setiap informasi publik dapat diakses dengan baik oleh masyarakat. Penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi fokus utama ke depan.

“Persiapan 2026 harus lebih terstruktur. Badan publik perlu memahami indikator penilaian dan menjadikannya sebagai bagian dari sistem kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban saat penilaian,” tambahnya.

Melalui refleksi dan persiapan ini, diharakan pelaksanaan e-Monev KI 2026 dapat berjalan lebih optimal serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.